POJOKSATU.id, JAKARTA – Koordinator Koalisi Pemuda Peduli Transparansi, Ronald, menyebut, instruksi efisiensi anggaran yang disampaikan pemerintah pusat tampaknya belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di tubuh PT Pertamina PN.

Dia mengatakan, hasil penelusuran di lapangan mengungkap adanya kegiatan berskala eksklusif di Bali, saat distribusi BBM di sejumlah wilayah masih menghadapi kendala.

"Di sebuah fasilitas olahraga padel di kawasan Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, terpantau dipesan penuh sejak pagi hingga sore hari. Kegiatan berlangsung tertutup dan melibatkan jajaran internal serta mitra kerja perusahaan," kata Ronald kepada wartawan, Rabu (15/4).

Baca Juga: Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Kebijakan Perpanjang STNK dari Jabar Siap Diterapkan di Seluruh Indonesia

Rangkaian agenda diketahui telah dimulai sejak sehari sebelumnya. Pada Jumat malam, 10 April 2026, puluhan agen dan mitra BBM dari wilayah Kalimantan diterbangkan ke Bali dan menghadiri jamuan di salah satu restoran di kawasan Tibubeneng, Kuta Utara.

"Informasi ini diperkuat dokumen internal yang diperoleh dari sumber internal (whistleblower), berupa undangan resmi bertajuk “Evaluasi Kinerja Agen 2025 se-Kalimantan," ujarnya.

Hasil penelusuran di lokasi menunjukkan adanya pergeseran substansi kegiatan. Agenda yang semestinya berfokus pada evaluasi kinerja justru didominasi aktivitas non-formal, seperti olahraga padel dan jamuan eksklusif.

Baca Juga: Beasiswa BCA 2027 Dibuka! Kuliah Gratis 2,5 Tahun, Uang Saku, dan Peluang Kerja

"Investigasi juga mencatat kehadiran salah satu pejabat strategis perusahaan. Kehadirannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda yang melibatkan struktur internal perusahaan, bukan sekadar aktivitas informal," tutur Ronald.

Ronald, menambahkan, temuan ini menjadi kontras dengan kondisi di sejumlah daerah, di mana masyarakat masih menghadapi keterbatasan pasokan dan antrean BBM.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menekankan pentingnya efisiensi anggaran, termasuk pembatasan kegiatan non-esensial di lingkungan BUMN.

"Investigasi juga mencermati bahwa kegiatan di Bali berlangsung dalam format eksklusif dengan fasilitas yang ditanggung penuh, memunculkan pertanyaan terkait prioritas penggunaan anggaran perusahaan," tegasnya.***