POJOKSATU.ID - Progres perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon terus dikebut pada 2026. Pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kualitas ruas jalan rusak dengan metode betonisasi yang dinilai lebih kuat dan tahan lama.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon mencatat, dari total panjang jalan 1.240,30 kilometer, masih terdapat 189,20 kilometer dalam kondisi tidak mantap, termasuk 152,96 kilometer rusak berat.
Kondisi tersebut menjadi fokus utama penanganan tahun ini, dengan target sebagian besar ruas jalan rusak dapat segera ditingkatkan kualitasnya secara bertahap.
“Perbaikan jalan ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat agar lebih lancar dan efisien,” ujar Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cirebon, Sunanto, Senin (13/4).
Baca Juga: Publik Peduli Program MBG, Persentasenya Sampai 88 Persen, Hasil Survei Poltracking Indonesia
Pada 2026, sekitar 80 persen proyek peningkatan jalan menggunakan metode betonisasi, sementara 20 persen lainnya menggunakan hotmix. Strategi ini dipilih untuk memastikan daya tahan jalan terhadap beban kendaraan berat sekaligus menekan biaya pemeliharaan.
Sejumlah ruas strategis mulai ditangani, di antaranya Arjawinangun–Suranenggala, Sindanglaut–Pabuaran, hingga Cilengkrang–Tonjong dan Tonjong–Leuwiasem. Ruas-ruas ini menjadi prioritas karena memiliki peran penting dalam konektivitas antarwilayah.
Selain itu, pengerjaan juga dilakukan di ruas Tegalsari–Lemahtamba atau Jalan Ki Gede Mayung di Kecamatan Plered, yang selama ini menjadi jalur vital aktivitas masyarakat.
“Dengan kondisi jalan yang lebih baik, waktu tempuh menjadi lebih singkat, biaya transportasi menurun, dan distribusi barang menjadi lebih cepat. Hal ini tentu berdampak positif bagi perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga: Waduh! Program 3 Juta Rumah Didukung Kemendagri, Tapi Progresnya Sudah Sejauh Ini?
Pemerintah Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran sebesar Rp205,6 miliar untuk mendukung percepatan perbaikan jalan. Dukungan tambahan juga datang dari pemerintah pusat melalui Program Inpres Jalan Daerah serta bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Proyek perbaikan dilakukan secara bertahap hingga 2030, dengan fokus pada peningkatan kualitas konstruksi dan pengawasan di lapangan.
“Perbaikan jalan di wilayah strategis akan memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi, mulai dari peningkatan aktivitas perdagangan hingga terbukanya lapangan kerja,” kata Sunanto.
Selama proses pengerjaan berlangsung, masyarakat diminta menyesuaikan aktivitas di sekitar lokasi proyek.
“Kami mengimbau masyarakat untuk bersabar, mematuhi arahan petugas, menggunakan jalur alternatif jika tersedia, serta menghindari area pekerjaan demi keselamatan bersama,” pungkasnya.***
