POJOKSATU.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pesan keras kepada Majelis Ulama Indonesia.
Ia meminta MUI tidak berhenti sebagai simbol moral, tetapi hadir dengan keberpihakan nyata pada isu lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat kecil.
Menurut Dedi, MUI memiliki kekuatan yang tidak dimiliki institusi pemerintah.
Otoritas nilai keagamaan dan moral menempatkan MUI pada posisi strategis untuk menjaga agar kekuasaan tidak keluar dari jalurnya.
Ia menegaskan, MUI harus konsisten memberi nasihat kepada pemerintah agar selalu berpihak pada rakyat dan tidak melanggar sumpah jabatan.
Sikap tersebut, kata Dedi, justru wajib dijaga tanpa campur tangan pemerintah.
“Lembaga MUI itu sakral. Pemerintah tidak boleh ikut campur urusannya, tapi MUI harus terus menasihati agar pemerintah berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Dedi usai melantik kepengurusan MUI Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (27/01/2026).
Relasi pemerintah dan MUI, lanjut Dedi, seharusnya dibangun dalam semangat saling mengingatkan, bukan saling meniadakan.
Ia juga membuka ruang bagi MUI untuk terlibat aktif dalam agenda penyelesaian persoalan sosial yang tengah digarap Pemprov Jabar.
Sorotan tajam Dedi mengarah ke isu lingkungan hidup yang dinilainya kerap luput dari perhatian moral keagamaan.
Padahal dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari longsor hingga krisis air akibat pembalakan liar dan tata ruang yang semrawut.
“Kalau soal makanan haram pasti ramai. Tapi menebang pohon dianggap biasa, padahal dampaknya longsor dan hilangnya sumber air,” ucapnya.
Dedi juga menyinggung ketimpangan empati publik terhadap buruh.
Isu upah buruh formal kerap menyedot perhatian, sementara buruh sektor informal di kawasan perusakan hutan nyaris tak terdengar suaranya.
Ia menyebut pekerja di kebun sayuran perusak hutan banyak dibayar Rp30 ribu per hari, bahkan ada yang lebih rendah, tanpa jaminan kesehatan dan perlindungan kerja.
Di sisi lain, pemilik lahan justru hidup berkecukupan.
“Yang bergaji jutaan terus kita tekan, tapi yang digaji puluhan ribu tanpa jaminan kita diamkan,” katanya.
Dalam pandangan Dedi, situasi tersebut bertentangan dengan nilai kenabian.
Ia mengingatkan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menolak segala bentuk eksploitasi manusia.
“Nabi itu membebaskan budak. Salah satu masalah budak pada masa itu adalah bekerja tanpa dibayar,” ujarnya.
Pesan Dedi kepada MUI adalah soal keberpihakan pada rakyat kecil dan kelestarian lingkungan bukan sekadar urusan teknis, melainkan persoalan moral dan iman yang menuntut sikap tegas.
