POJOKSATU.id, Kabupaten Bandung Barat - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengerahkan dukungan teknologi informasi untuk mempercepat penanganan longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Tujuannya untuk memastikan komunikasi dan data tetap bergerak di tengah situasi darurat.
Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat menyiapkan jaringan internet berbasis satelit di sekitar lokasi longsor.
Dua unit perangkat dipasang agar koordinasi lapangan tidak terputus.
Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar mengatakan, jaringan internet yang stabil menjadi kunci kelancaran kerja lintas instansi.
Terutama dalam kondisi darurat, ketika informasi harus bergerak cepat dan akurat.
“Kami menghadirkan jaringan internet yang stabil sehingga memudahkan penanganan longsor,” ujar Adi, Selasa (27/01/2026).
Selain konektivitas, Diskominfo Jabar juga menurunkan drone untuk pemetaan udara.
Citra kawasan terdampak dikumpulkan dan diolah sebagai basis data analisis, yang akan digunakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menentukan langkah penanganan lanjutan.
Pengelolaan informasi publik turut diperkuat dengan mengaktifkan pusat informasi di Kantor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua.
Pos ini berfungsi menyajikan perkembangan terbaru dari lapangan sekaligus menekan penyebaran informasi yang tidak akurat.
Dukungan penanganan bencana juga menyentuh aspek psikologis.
Dinas Sosial Jawa Barat melalui Tim Layanan Dukungan Psikososial melakukan pemeriksaan kesehatan mental terhadap 105 pengungsi yang berada di Aula dan GOR Desa Pasirlangu.
Ketua Tim Pelayanan dan Pemulihan Sosial Rudy mengatakan, pemeriksaan menggunakan instrumen Self Reporting Questionnaire 20.
Alat ini dipakai untuk mengidentifikasi tingkat stres dan potensi gangguan psikologis penyintas pascabencana.
“Tujuannya untuk mengetahui kondisi psikologis penyintas, mulai dari kecemasan hingga risiko gangguan mental lainnya,” kata Rudy.
Pemeriksaan menyasar penyintas yang terdampak langsung longsor, dari remaja hingga lansia.
Di saat bersamaan, kondisi kesehatan fisik para pengungsi terus dipantau oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat, Kementerian Kesehatan, serta mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani.
