POJOKSATU.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah tak biasa untuk mengatasi keterbatasan serum anti bisa ular.

Pemprov membuka peluang bagi masyarakat untuk beternak ular, dengan biaya produksi ditanggung pemerintah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakan itu muncul setelah pertemuannya dengan PT Bio Farma.

Dari hasil diskusi, diketahui ketersediaan serum anti bisa ular masih terbatas karena pasokan bahan bakunya, yakni ular berbisa, tidak mencukupi.

“Kita biayain. Kasihan masyarakat di daerah masih banyak yang ngandelin dukun atau pengobatan tradisional. Akhirnya banyak yang tidak tertolong,” ujar Dedi, dikutip Jumat (23/01/2026).

Menurut Dedi, kondisi ini menjadi persoalan serius, terutama ketika korban tergigit ular berbisa tinggi seperti king cobra.

Penanganan gigitan jenis ini tidak bisa menunggu lama, sementara jarak ke rumah sakit kerap jauh.

“Harusnya di desa-desa yang rawan gigitan ular itu serumnya tersedia,” ucapnya.

Dedi sebelumnya berdiskusi dengan jajaran Bio Farma di kediamannya di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang pada Senin, 19 Januari 2026.

Ia mendorong perusahaan pelat merah tersebut untuk memperluas peran dalam pemenuhan kebutuhan serum anti bisa ular, khususnya di Jawa Barat.

Ancaman gigitan ular, kata Dedi, masih tinggi di Jawa Barat.

Faktor geografis berupa pegunungan dan kawasan hutan, ditambah aktivitas pertanian, membuat interaksi warga dengan ular berbisa sulit dihindari.

“Yang paling berbahaya di Sunda itu tiga, oray gibuk atau ular tanah, oray welang atau weling, dan kobra,” jelasnya.

Untuk menjamin ketersediaan serum secara berkelanjutan, Dedi menilai perlu sistem produksi terintegrasi, termasuk penangkaran ular sebagai sumber bisa.

“Harus ada yang memelihara ular, menetaskan, dan menernakannya,” katanya.

Pemprov Jabar juga mendorong kolaborasi lintas pihak, mulai dari pegiat konservasi, peneliti, hingga dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Produksi serum, menurut Dedi, memerlukan dukungan riset dan hewan uji yang memadai.

Dedi menyebut, tokoh konservasi seperti Panji Petualang berpotensi dilibatkan sebagai mitra, dengan dukungan CSR Bio Farma untuk pengembangan peternakan ular dan kebutuhan riset pendukung.

Ke depan, Pemprov Jabar menargetkan setiap desa yang masuk kategori endemik gigitan ular memiliki stok serum anti bisa sebagai bagian dari kesiapsiagaan kesehatan dasar.

“Kita ingin di setiap desa yang sering ada kasus dipatok ular, serumnya tersedia,” tegas Dedi.