POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Ada 4 ( Empat ) sekolah yang didatangi Aparat Penegak Hukum ( APH ) diduga kuat terkait dengan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ).
Dari hasil penelusuran pojoksatu.id, ke empat sekolah di Kabupaten Purwakarta tersebut didatangi oleh pihak APH beberapa bulan ke belakang.
Namun, hingga saat ini hasil dari kedatangan APH ke pihak sekolah masih gelap dan tidak diketahui secara pasti, apa hasilnya.
Salah seorang yang mendampingi APH pada waktu itu membenarkan, bahwa pihak APH mendatangi pihak sekolahan yang kemungkinan berkaitan dengan dana BOS.
“Saya diminta mendampingi untuk menunjukan sekolah-sekolah yang di maksud,” ujar sumber via seluller yang mendampingi APH, meminta namanya dirahasiakan.
Waktu itu, lanjutnya, APH mendatangi beberapa sekolahan dan diantar oleh pendamping yang mengetahui alamat sekolah yang dimaksud.
Baca Juga: Banjir Eretan Memuncak, Dedi Mulyadi Gertak Pemkab: Selesaikan atau Saya Ambil Alih!
“Sekitar bulan Oktober, APH mendatangi pihak sekolahan,” tambah sumber, kepada pojoksatu.id, Kamis ( 04/12 ).
Masih menurut sumber, dirinya bersama APH mendatangi beberapa sekolahan adapun derail yang ditanyakan sumber tidak mengetahui.
“Ada 3 sekolahan, detailnya saya tidak mengetahui karena saya hanya mengantar saja. Kaitannya kemungkinan dana BOS,” tambah sumber.
Baca Juga: Gaji PNS Lombok Tengah Ditunda! Ribuan ASN Panik, Ini Penyebab Aslinya
Bila benar hal itu terjadi, tentu sangat memalukan bagi Kabupaten Purwakarta karena ditengah gencarnya membangun ‘pendidikan berkarakter’ ada beberapa sekolah diduga selewengkan dana BOS.
Sebelumnya diberitakan
Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa ( GMPB ), Asep Saepudin meminta kepada pihak sekolah untuk transparan dalam pengelolaan dana BOS.
“Dana BOS ditingkat SMA/SMK jarang yang menyoroti, sehingga publik dan masyarakat secara luas tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa saja disetiap sekolah,” kata Asep, via seluller, Selasa (02/12).
Baca Juga: Rosan Roeslani Minta Pajak BUMN Dihapus Ditolak Purbaya, Sudah Untung, Masa Mau Bebas Pajak?
Sehingga, dana BOS kemungkinan akan sangat rawan diselewengkan bila publik atau masyarakat tidak mengawasinya, karena setiap rupiah uang dibelanjakan publik harus mengetahuinya.
“Itu kan anggaran dari Negara, publik harus bisa mengakses atau mengetahui setiap pembelanjaan dari anggaran dana BOS,” tambah Asep.
Bahkan, tambah Asep, ada beberapa sekolah yang sudah berbenturan dengan Aparat Penegak Hukum ( APH ) terkait dengan penggunaan dana BOS tersebut.
“Tapi sampai saat ini masih gelap, hasilnya seperti apa belum diketahui,” jelasnya.
Sehingga, baik itu penggunaan dana BOS di setiap sekolah untuk apa saja, bahkan ketika berbenturan dengan APH pun sama masih gelap.
“Padahal sederhana, agar publik mengetahui pangpang aja penggunaan dana BOS disetiap sekolah. Kemudian APH juga berani mengungkapkan ke publik, ada tidaknya indikasi penyelewengan dana BOS,” tutup Asep, mengakhiri pembicaraan.***
