POJOKSATU.ID - Kabar akan bergabungnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menimbulkan pro dan kontra dari berbagai elemen masyarakat.
Guru besar hukum pasca sarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof Sugianto menilai jika benar PDIP berkoalisi dengan capres terpilih 2024, akan memperkuat dukungan politik pada pemerintahan lima tahun kedepan.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran yang diusung koalisi parpol gemuk pada saat pilpres tersebut menunjukan kekuatan politik pada figur Prabowo, apalagi jika benar parpol dari pasangan capres lainnya bergabung dan mendukung pada Pemerintahannya.
“Saya acungi jempol untuk Prabowo sebagai negarawan yang berwawasan nasional dan global, tentunya dalam membangun negara diperlukan kolaborasi dan sinergitas untuk memperkuat dukungan politik pemerintahan,” kata Prof Sugianto, Jumat (27/9).
Pakar hukum tata negara dan otonomi daerah tersebut mengatakan pemerintah membutuhkan penguatan regulasi dan politik anggaran negara. Untuk itu, Ia meminta Prabowo yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang dapat menyusun kabinet zaken yang diisi para profesional sesuai dengan keilmuannya.
“Terwujudnya kabinet zaken untuk memperkuat pemerintahan 2024-2029, susunan kabinet menjadi domain presiden terpilih,” ujarnya.
Potensi PDIP masuk kabinet zaken pemerintahan Prabowo adalah bergaining political will dengan komposisi kabinet akan berubah. Setidaknya Prabowo akan mempertimbangkan calon menteri usulan PDIP.
“Publik sedang menunggu langkah Presiden terpilih Prabowo menggunakan hak prerogatifnya dalam menyusun kabinet zaken,” ujarnya.
Namun begitu, Prof Sugianto mengingatkan potensi gabungnya parpol pemenang pileg 2024 lalu yaitu PDI-P akan menimbulkan dinamika politik baru jika semua parpol yang memiliki kursi di legislatip bergabung dengan koalisi gemuk apalagi partai Nasdem dan PKB sudah masuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Jika PDIP masuk lagi mendukung pemerintahan Prabowo secara politik semua kebijakan pemerintah tidak akan mendapat penolakan berarti dari parpol oposisi di DPR RI artinya tidak ada kontrol,” tutupnya.
Caption : Prabowo bersama Megawati/net
