POJOKSATU.ID - Besarnya ongkos politik di Pilkada serentak, akan menghambat calon - calon yang memiliki pontensi menjadi Kepala Daerah. 

Hal ini diungkapkan, mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon, Heru Subagia yang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cirebon belum ada yang mempunyai kemampuan untuk membiayai ongkos politik Pilkada.

Tingginya biaya politik pada pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung rakyat menjadikan Pilkada berbiaya sangat mahal ditambah biaya mahar atau sumbangan untuk sebuah rekomendasi tidak ada yang gratis. 

Baca Juga: Cressida Bersama Gensmart Indonesia Tebar Aksi Bakti Sosial di TPA Sarimukti

“Calon Bupati tidak cukup mengandalkan keinginan tapi harus punya duit artinya mapan finansialnya, rekom parpol calon bupati tidak gratis dan biaya politik selama kontestasi ditanggung pasangan calon,” kata Heru, Sabtu (8/6). 

Menurut Heru biaya politik yang harus ditanggung pasangan calon bupati atau walikota disetiap daerah berbeda-beda, Ia memprediksi dengan jumlah pemilih dan luas wilayah di Kabupaten Cirebon pasangan calon bupati dan wakilnya harus merogoh kocek 60 sampai dengan 100 miliar untuk meraih kemenangan. 

“Para calon bupati dan wakil harus merogoh kocek puluhan miliar sebagai sumbangan pada parpol untuk sebuah rekom dan menanggung semua biayai politik lainnya selama pilkada,” ujarnya.

Untuk itu, Heru mengingatkan calon bupati yang sudah mendapatkan surat penugasan hanya mengandalkan popularitas tapi minim modal untuk mencari pendamping atau calon wakilnya yang memiliki kemampuan finansial yang memiliki isi rekening gendut. 

Baca Juga: Security yang Pukul Anjing di Plaza Indonesia Minta Maaf, Ungkap Pemukulan Gegara Hewan Itu Gigit Kucing, Netizen Berbalik Hujat Robby Purba

“Masyarakat sedang menunggu siapa kuda hitam calon bupati atau wakil bupati yang mapan finansial, urusan popularitas dan elektabilitas bisa diganti isi rekening,” ujarnya.

Heru melihat dengan kondisi saat ini, DPP PDIP sudah mengeluarkan surat penugasan pada Imron sebagai Calon Bupati, koalisi Gerindra, Golkar dan Demokrat disusul koalisi PKS dan Nasdem akan ada tiga poros pada Pilkada Kabupaten Cirebon.

“Pilkada yang menganut satu putaran ini akan hanya akan diikuti 3 pasangan calon saja,” tutupnya.