POJOKSATU.ID,- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB) RI meninjau langsung dalam rangka Inspeksi Mendadak (Sidak) Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Cirebon.
Pada agenda tersebut Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, Pihaknya menilai bahwa pelayanan di MPP masih belum optimal.
" Saya sengaja datang mendadak memang saya lihat ini belum optimal ya,"ungkapnya. Disela usai kegiatan itu kepada wartawan. Senin (4/03/2024)
ia menegaskan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus bisa mengoptimalkan MPP pasalnya dari tingkat kunjungan ini termasuk rendah.Tingkat kunjungan di MPP rata - rata 50 sampai 200 perhari yang berarti ada dua kemungkinan. " Yakni karena masyarakatnya sudah digital atau karena memang belum tersosialisasikan atau tidak terintegrasi pelayanannya kepada masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, Saat ini pihaknya sedang sedang menilai bagaimana ke depan MPP bisa menjadi pilihan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan langsung dengan baik. Ia pun mengutarakan saat dirinya menjadi Bupati Banyuwangi. Saat mengunjungi MPP di Banyuwangi rata-rata masyarakat yang datang dalam satu hari sekitar 4000.
"Jadi biasanya kalau saya datang ke MPP kalau motor parkirnya penuh berarti banyak masyarakat yang datang.Tapi ini kok banyak mobil tapi semua mobil Pemda berarti banyak orang pemdanya yang datang,bukan masyarakatnya," ujarnya .
Dikesempatan itu ia meminta agar Pemda bisa mengoptimalkan serta mengevaluasi pelayanan.Masih kata dia, bahwa Presiden memberikan pengarahan birokrasi berdampak dan tidak berbelit-belit jadi masyarakat datang urusan selesai.
"Presiden mengarahkan ke depan kita mendorong digitalisasi birokrasi. Yaitu birokrasi digital yang lincah, digital itu bukan berarti aplikasi Karena sekarang identik dengan digital itu aplikasi Bupati baru aplikasi baru, Kapolres baru aplikasi baru, sehingga aplikasi itu hampir jadi proyek," ungkapnya.
Baca Juga: Bawaslu Minta KPU Labura Cermat Pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2024 di 3 Kecamatan
Tambahnya, Sekarang Pemerintah melarang membuat aplikasi baru sehingga tidak membingungkan masyarakat kecuali menginterpretasikan pelayanan.Jadi nantinya pelayanan akan di lakukan dalam satu aplikasi.
" Misalnya di Kemenkes ada 400 aplikasi Puskesmas sekarang menjadi satu portal layar. Sekarang ini dalam 3 bulan diperintahkan Presiden seluruh Kementerian, lembaga dari ratusan aplikasi harus menjadi satu portal layanan sehingga rakyat cukup masuk satu pintu," ujarnya.
Tambahnya,Hal tersebut tentunya butuh waktu, Cirebon memang tidak masuk dalam file projek MPP digital.Tapi sekarang Kota Kabupaten yang sudah MPP digital harus melakukan percepatan syaratnya adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD) warganya.
Baca Juga: Menjelajahi Kemewahan Audio Nirkabel dengan Oppo Enco Buds 2
"Sehingga ke depan IKD akan menjadi identitas untuk mendapatkan berbagai layanan," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Cirebon H Imron mengatakan, pihaknya mengapresiasikan kedatangan Menpan-RB yang telah memberikan masukan - masukan setelah meninjau langsung di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
"Mudah - mudahan dari MPP kedepan bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,"ujar Imron.
Tambahnya memang akunya, dari Sarana prasarana dan fasilitas serta SDM yang masih kurang selain itu di Cirebon Timur telah dibuka juga untuk pelayanan sehingga masyarakat yang datang hanya masyarakat yang dekat dengan MPP.
