POJOKSATU.ID, Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Selly Andriani Gantina menghadiri kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) dan program keluarga harapan (PKH). di Pendopo Desa Pekantingan, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon.
Selly, dari sapaan akrabnya mengatakan, saat ini dirinya melaksanakan kegiatan Supervisi P2K2 bersama Kementerian Sosial di tiga kecamatan di wilayah kabupaten Cirebon.
" Ada 3 titik dari mulai tadi klangenan, Gunung jati dan Astana Japura," ujarnya. Kepada wartawan usai kegiatan tersebut. Selasa (30/01/2024)
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan sosialisasi dan sekolah lapangan bersama ketua kelompok keluarga penerima manfaat ((KPM). Selain itu juga dalam rangka pendidikan terkait peran pentingnya untuk mengurangi jumlah angka stunting di kabupaten Cirebon.
Baca Juga: Kampanye Gibran di Bandung Jalan-jalan di Braga Hingga Puji Ekonomi Kreatif
Masih kata Selly, setiap ketua kelompok mendapatkan buku panduan yang harus diikuti oleh KPM. Karena terdapat kiat menjaga pola makanan, pola asuh, manajemen keuangan keluarga sampai soal pendidikan.
"Semuanya ada dalam modul yang dibagikan Kementerian Sosial kepada KPM. Jadi harus dipahami dan dijalankan," ujarnya.
Sehingga P2K2 menurut Selly, akan mampu merubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Sehingga bagi KPM setelah mengikuti sekolah lapangan mampu menjadi keluarga yang tangguh baik dari segi ekonomi dan lainnya.
"Sangat banyak yang akan bisa dirasakan oleh KPM yang mengikuti sekolah lapangan ini," tuturnya.
Baca Juga: Seleksi Masuk PTN 2024: Jadwal, Aturan, dan Syarat
Kemudian pada agenda tersebut Selly juga memastikan bagaimana progres selama satu tahun tentang sekolah lapangan yang dilakukan oleh para pendamping.
"Kita menanyakan bagaimana progres selama 1 tahun kemarin, tentang sekolah lapangan mereka yang dilakukan oleh para pendamping apakah ada nilai manfaat positif atau tidak," terang Selly.
Lebih jauh Selly mengatakan, kemudian pada agenda itu dirinya menyosialisasikan terkait bansos apakah masih ada kendala kemudian bantuan yang selama ini diterima jangan sampai tidak tepat sasaran.
Oleh karenanya pada kesempatan itu Selly menjelaskan, bahwa bansos atau bantuan itu murni dari Kementerian. Sehingga ia pun mengingatkan agar jangan sampai bantuan tersebut di mobilisasi oleh oknum-oknum.
Baca Juga: Kemendikbudristek Rilis Pelaksanaan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2024
"Saya ingatkan kepada mereka bahwa bansos yang sifatnya namanya PKH dan BPNT itu murni bansos dari Kementerian Sosial sehingga tidak boleh ada mobilisasi," tegasnya.
Jadi untuk membelanjakannya menurutnya, setiap KPM, PKH, BPNT, Bansos masyarakat berhak menentukan sendiri tempat mereka belanja. Sehingga nantinya tinggal memberdayakan E-warung.
" Itu urusan mereka dan kartu KKS harus dipegang oleh para KPM tidak boleh dimobilisasi. Bahwa para KPM akan membelanjakan di E-warung mana saja itu urusan mereka jadi intinya kita akan membuat memberdayakan E-warung,"
Pada kesempatan itu Selly mengatakan, dirinya mendapatkan laporan ada oknum yang sengaja memobilisasi KPM ke warung tertentu. Padahal setiap KPM bebas berbelanja ke toko mana pun asalkan harga sesuai dengan yang ditentukan Kemensos.
Baca Juga: Gara-gara Tawuran Di Pasar Rebo, Ahmad Sahroni Ultimatum Pihak Kepolisian
"Praktik-praktik seperti ini masih ada di masyarakat. Ada yang memang ingin memanfaatkan KPM untuk kepentingan pribadi," katanya.
Oleh karenanya Ia pun tak segan menerjunkan aparat penegak hukum untuk menertibkan persoalan KPM ini. Selly tidak ingin momen pemilu dimanfaatkan oleh segelintir orang hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan.
