POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Masa jabatan kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Purwakarta akan berakhir pada tanggal 20 September bulan ini.

Sejumlah nama sudah mencuat akan bertarung di pemilihan ketua KONI, kabarnya pemilihan ketua KONI akan dipercepat pada pertengahan Bulan September ini.

Sejumlah pengurus Cabang Olah Raga (Cabor) terkejut mendengarnya, karena untuk melaksanakan Musyawarah Olah Raga Kabupaten (Musorkab) ada mekanismenya.

Baca Juga: Imam Masykur Kemungkinan Dibuang Dari Atas Jembatan Sungai Di Purwakarta, Berikut Jembatan Sungai CItarumnya

Sehingga Musorkab tidak bisa dilakukan secara serampangan apalagi sampai melanggar aturan, karena berkaitan dengan seluruh organisasi Cabor yang berada dibawah naungan KONi.

Ketua Cabor Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia (IPSI), Moh. Arief Kurniawan, menyangkan bila Musorkab dilaksanakan terburu-buru.

Karena, dirinya dan juga ketua-ketua Cabor yang lainnya ingin mengetahui terlebih dahulu masalah capaian kinerja yang telah dilakukan oleh kepengurusan KONI Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga: Tiga Dari Lima Anggota Bawaslu Purwakarta Wajah Baru, Berikut Nama-nama Anggota Bawaslu Yang Sudah Dilantik

“Kita juga ingin mengetahui masalah program kerja yang sudah dilaksanakan oleh KONI,” kata Arief, kepada pojoksatu.id, melalui sambungan seluller.

Ketua IPSI yang juga anggota DPRD Kabupaten Purwakarta ini, cukup kuat beralasan dirinya ingin mengetahui hal-hal sederhana program kerja apa saja yang telah di capai oleh KONI.

“Itukan sederhana tinggal dijelaskan, jadi kita di Cabor-cabor mengetahui persentase kinerja selama ini. Yang sederhana saja kita belum mendapatkan jawabannya, bagaimana dengan yang sulit dan rumit,” beber Arief.

Baca Juga: Pertama Kali Ada Pesantren Lansia di Purwakarta Ifa Faizah Rohmah Ingin Para Orang Tua Husnul Khatimah

Arief juga memastikan bahwa permintaan dirinya tentang program kerja yang dilaksanakan oleh KONI, hingga hari ini belum mendapatkan jawaban dan kepastian.

“Hingga hari ini belum ada undangan untuk Raker (RAT), padahal RAT itu penting untuk mengetahui program kerja KONI secara menyeluruh. Setelah itu disampaikan, baru kedepannya pelaksanaan Musorkab,” tutup Arie, mengakhiri pembicaraan, Sabtu (02/09).

Ketua Cabor Menembak, Iwan Suroso saat dimintai tanggapannya merasa kaget, karena untuk melaksanakan Musorkab harusnya kepengurusan yang akan habis masajabatannya duduk bareng dulu dengan para pengurus Cabor.

Baca Juga: Berikut Nama-Nama Caleg DPRD Purwakarta Dari Partai Nasdem, Target Menjadi Partai 3 Besar Kabupaten Purwakarta

“Harus sesuai dengan aturan. Seharusnya ada Rapat Kerja (Raker) yaitu laporan pertanggungjawaban dari pengurus lama (Rapat Anggota Tahunan),” kata Iwan Suroso kepada pojoksatu.id, melalui sambungan seluller, Sabtu (02/09).

Setelah seluruh mekanisme sesuai aturan ditempuh, kemudian pembentukan panitia untuk pelaksanaan Musorkab atau pemilihan Ketua KONI yang baru.

“Kita tidak diberi tahu, masa ujug-ujug ada panitia Musorkab. Pembentukan SC dan OC seharusnya kita juga diberi tahu,” tambah Iwan Suroso.

Baca Juga: 12 Sate Maranggi Legendaris Purwakarta jadi Buruan Pelancong Lengkap Peta Lokasi, Ada yang Sejak 1990-an

Hal senada juga disampaikan oleh ketua Cabor Bola Volly, Teguh Juarsa, dirinyapun mempertanyakan mekanisme atau aturan sebelum dilaksanakannya Musorkab seharusnya ada Raker terlebih dahulu.

“Sampai hari ini kami dari Cabor Volly belum pernah menerima surat untuk melaksanakan Raker,” jelas Teguh, melalui sambungan seluller, Sabtu (02/09).

Masih menurut Teguh, dirinyapun belakangan ini santer memdengar ada beberapa kandidat calon ketua KONI yang mulai gembar-gembor meminta surat dukungan.

Baca Juga: Tiga Rumah Makan Favorit Di Kabupaten Purwakarta, Sampai Pengunjungnya Mencapai Ribuan Orang

“Surat penetapan siapa saja calonnya belum ada, masa kita harus memberikan surat dukungan. Ini kan aneh,” tambah Teguh.

Ketua Cabor Volly ini berharap agar untuk pelaksanaan Musorkab sesuai dengan aturan, sebelum Musorkab dilaksanakan seharusnya ada Raker terlebih dahulu bersama dengan semua Cabor.

“Intinya harus sesuai dengan AD/ART, jangan di paksakan melaksanakan Musorkab bila tidak sesuai dengan AD/ART,” jelas Teguh, mengakhiri pembicaraan.

Baca Juga: Pejabat Ini Kemungkinan Besar Tersakiti Anne Ratna Mustika,Saat Ini Malah Jadi Calon Kuat Pj Bupati Purwakarta

Terpisah, Ketua KONI Kabupaten Purwakarta yang akan habis masa jabatannya saat dikonfirmasi pojoksatu.id, membenarkan bahwa pada tanggal 20 September bulan ini jabatannya akan berakhir.

“Iya, masa jabatan akan berakhir tanggal 20 September,” kata Husni, ketu KONI Purwakarta, mengawali pembicaraan saat dihubungi via seluller, Sabtu (02/09).

Husni tidak membantah bahwa dirinya sebagai ketua KONI tengah mempersiapkan pelaksanaan Musorkab, yang rencananya akan di gelar pada pertengahan bulan September ini.

Baca Juga: Haji Udin Pulang Kampung, Puluhan Ribu Warga Majalengka Do'akan Prabowo Presiden Dedi Mulyadi Jadi Gubernur

“Panitia pelaksana sudah dibentuk, panitia penjaringan calon ketua juga sudah dibentuk,” tambah Husni, kepada pojoksatu.id.

Saat disinggung mekanisme atau aturan Musorkab, sudah dilaksanakan atau belumnya, terutama masalah pelaksanaan Raker (Rapat Anggota Tahunan/RAT) yaitu bentuk pertanggungjawaban sebagai Ketua KONI, Husni mengakui hal itu belum dilaksanakan.

“Hal itu (RAT) belum dilaksanakan, karena kita terkendala anggaran. Namun, kita sudah melakukan komunikasi dengan KONi Jabar prihal Musorkab di Purwakarta,” jelas Husni.

Untuk diketahui, KONI Kabupten Purwakarta telah mengajukan anggaran Hibah ke Pemda Purwakarta sekitar Bulan Juni, kemungkinan bila dana Hibah itu direalisasikan Pemda akan turun di anggaran perubahan.

Baca Juga: Perjuangan Dedi Mulyadi Pertahankan Rumah Tangga Ibarat Pepatah 'Nista, Maja, Utama', Dan Pada Akhirnya Kandas

“Kita sudah mengajukan anggaran ke Pemda Purwakarta,” kata Husni.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, berdasarkan kabar yang berkembang setidaknya ada tiga nama calon ketua KONI yang akan bertarung di Pemilihan Ketua KONI.

Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan calon Ketua KONi, karena sebagian besar Cabor belum mengetahui secara pasti pelaksanaan Musorkab.

Para pengurus Cabor tidak mengetahui bahwa akan ada Musorkab, ditandai belum pernah adanya Raker (RAT) untuk membahas masalah pertanggungjawaban program kerja KONI selama menjabat sampai jelang masa jabatannya berakhir.***