POJOKSATU.id, Cirebon – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.
Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2025 di Gedung Negara Cirebon, Rabu (7/5).
Musrenbang kali ini mengusung tema "Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar" dan menjadi langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
KDM menegaskan, seluruh alokasi anggaran harus mengutamakan kepentingan publik.
Fokus utama meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, serta perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan.
"Arahkan anggaran untuk kepentingan publik. Pertama, infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi. Kedua, air bersih untuk rakyat. Lalu, pendidikan di ruang kelas layak, lingkungan sekolah nyaman, dan transportasi penunjang yang memadai," tegas KDM.
Tak hanya itu, Pemprov Jabar juga akan memperkuat program perlindungan bagi warga miskin, termasuk jaminan kesehatan, akses pendidikan hingga perguruan tinggi, serta bantuan perumahan.
"Program kemiskinan harus jadi perhatian, dari kesehatan, pendidikan, sampai tempat tinggal. Masyarakat harus terlindungi dari kesulitan memiliki rumah," imbuhnya.
KDM menekankan pentingnya menyelaraskan seluruh program pembangunan dengan RPJMD agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Semua program harus seirama dengan RPJMD agar pembangunan jelas dan konsisten," tegasnya.
Sebagai bagian dari visi "Jawa Barat Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata", KDM juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, termasuk merawat hutan kota dan daerah aliran sungai (DAS).
"Sumber mata air harus dijaga, eksploitasi dihindari. Di kota, hutan kota harus lestari; di desa, DAS dan lingkungannya harus dirawat. Ini bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Musrenbang Jabar 2025 dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat.
Masyarakat juga diberi ruang menyampaikan masukan melalui tautan https://bit.ly/form-masukan-musrenbang-2025).
Pemprov Jabar memastikan hasil Musrenbang akan menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan yang akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Jabar secara menyeluruh.***