POJOKSATU.id - Sebelas penambang emas meregang nyawa di perut Gunung Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Bukan karena longsor, bukan pula ledakan, melainkan asap beracun yang mengandung gas karbon monoksida (CO).

Sunyi, mematikan, dan datang tanpa peringatan.

Bagi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, tragedi ini jauh dari kata insiden tunggal.

Ia melihatnya sebagai akumulasi masalah lama yang terlalu sering diabaikan.

Tambang berisiko tinggi, pilihan kerja yang sempit, dan sistem yang tak kunjung siap memberi jalan keluar.

“Bogor itu sudah lama menjadi daerah yang rawan kecelakaan tambang, baik legal maupun ilegal,” kata Dedi di Kota Bandung, Kamis (22/01/2026).

Artinya, Gunung Pongkor bukan kejutan. Wilayah ini sejak lama berada di peta merah kerawanan tambang.

Bedanya, kali ini korban kembali berjatuhan.

Namun Dedi menolak pendekatan hitam-putih.

Bagi dia, persoalan tambang tak bisa diselesaikan hanya dengan menutup lubang dan memasang garis polisi.

Akar masalahnya ada di ketergantungan ekonomi warga.

“Problem utamanya, masyarakat juga keukeuh ingin bekerja di sektor itu,” ujarnya.

Keukeuh, menurut Dedi, bukan soal nekat tanpa logika. Banyak yang sadar risikonya.

Tapi ketika pilihan lain nyaris tak ada, lubang tambang justru terlihat seperti pintu hidup.

Di titik itu, tragedi ini bergeser dari kecelakaan kerja menjadi krisis sosial.

Dedi bahkan menyebut para korban sebagai “pahlawan keluarga”.

Pernyataan yang terdengar getir, tapi jujur menggambarkan realitas di lapangan.

“Mereka masuk ke lubang berisiko karena itu mungkin satu-satunya pilihan untuk menghidupi keluarga,” katanya.

Pernyataan itu sekaligus mengingatkan bahwa di balik angka 11 korban, ada cerita tentang ketimpangan akses ekonomi yang memaksa orang berdamai dengan maut.

Karena itu, Dedi menegaskan penanganan tambang tak boleh berhenti pada penutupan.

Tanpa solusi lanjutan, pola lama hanya akan berulang.

Korbannya, lagi-lagi pekerja di lapis paling bawah.

Ia menyoroti ironi Bogor yang secara statistik punya pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang cukup baik.

Namun, manfaatnya belum menyentuh mereka yang bergelut di sektor informal berisiko.

“Link and match-nya harus segera disusun. Tidak bisa terus-terusan polanya seperti ini,” ujar Dedi.

Ia mengaku sudah menyampaikan gagasan itu langsung kepada Bupati Bogor.

Bahkan, skema alih profesi sudah ditawarkan, khususnya bagi penambang yang terdampak penutupan kawasan.

Salah satunya, mendorong penambang berusia lanjut beralih ke pekerjaan sektor publik.

“Yang tua-tuanya bisa jadi tenaga PSDA, PU, tenaga kebersihan, sopir,” katanya.

Skema ini diharapkan menjadi jembatan transisi, agar penertiban tambang tidak memicu krisis sosial baru.

Namun jalan ke sana tidak mulus. Dedi mengakui salah satu ganjalan terbesar adalah pendataan.

Di Bogor, tambang sudah terlanjur menjadi urusan banyak pihak.

“Bangun data saja susah. Kita minta data ke A, A-nya pemain,” ujarnya.

Situasi itu menggambarkan betapa kusutnya persoalan tambang di kawasan tersebut.

Kepentingan ekonomi, sosial, dan politik saling bertaut, membuat penataan sering tersendat di tengah jalan.

Meski begitu, Dedi menegaskan pemerintah provinsi tidak akan berhenti.

Tragedi Gunung Pongkor, katanya, harus menjadi titik balik.

Bukan sekadar headline duka yang lewat lalu dilupakan.

“Ini yang sedang saya cari jalan keluarnya, supaya carut-marutnya selesai,” ucapnya.