POJOKSATU.ID – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Melalui kolaborasi dengan IPB University, sebanyak 210 perangkat desa se-Kabupaten Bogor resmi diwisuda.
Wisuda dilaksanakan setelah menyelesaikan program Sekolah Pemerintahan Desa (SPD) Angkatan V Tahun 2025 di Gedung GWW IPB University, Dramaga, Selasa, 23 Desember 2025.
Baca Juga: MBG Tetap Jalan Saat Ramadan, Kepala BGN Ungkap Skema Makan Sembunyi-sembunyi di Sekolah
Hal itu menjadi penanda lahirnya aparatur desa yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata di tingkat akar rumput.
Para lulusan terdiri dari 70 kepala desa dari 38 kecamatan serta 140 perangkat desa pendamping, yang terbagi menjadi operator spasial dan operator sosial.
Selama lima bulan, sejak Agustus hingga Desember 2025, mereka mengikuti pembelajaran partisipatif yang membekali kemampuan tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Siswi SD Habisi Ibu Kandung di Medan Sering Dapat Perlakuan Kasar di Rumah, Kondisi Ortu Berkonflik
Transformasi desa, pemetaan wilayah, hingga pendataan sosial berbasis data.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Hadijana, menegaskan pentingnya perubahan cara pandang dalam pembangunan desa.
Menurutnya, desa tidak lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama yang memiliki peran strategis.
Baca Juga: VIRAL! Mobil Unyil Disebut Kendaraan Dinas Guru, Fakta atau Gagasan?
“Paradigma kita bergeser dari membangun desa menjadi desa yang membangun. Desa kini memiliki kewenangan luas serta dukungan anggaran yang besar,” ujarnya.
Ia menyebutkan, bantuan keuangan desa dari Pemkab Bogor meningkat dari Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar.
Seiring dengan itu, Hadijana mengingatkan para aparatur desa untuk mengedepankan prinsip good governance.
Mulai dari transparansi hingga keadilan dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menilai Sekolah Pemerintahan Desa sebagai bentuk nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Mobil Unyil untuk Guru! Dipinjamkan, Dikreditkan, atau Diberikan Gratis? Kapan Akan Diresmikan?
Program ini dinilai efektif dalam mencetak aparatur desa yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Desa adalah fondasi pembangunan bangsa, mulai dari ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Alim.
Ia menekankan pentingnya pembangunan desa berbasis data melalui inovasi Data Desa Presisi.
Hal itu didasarkan agar perencanaan dan kebijakan desa lebih tepat sasaran di tengah tantangan global seperti krisis pangan dan perubahan iklim.***