POJOKSATU.id, Kabupaten Bogor — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bantuan tunai senilai Rp9 juta bagi masyarakat terdampak penghentian sementara kegiatan tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor, akan disalurkan secara bertahap.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengatakan pencairan bantuan akan dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama sebesar Rp3 juta dicairkan pada November 2025, sedangkan sisanya senilai Rp6 juta direncanakan menyusul pada Januari 2026.

“Tahap pertama mereka mendapatkan Rp3 juta, karena perencanaannya belum terencanakan semuanya di APBD Tahun 2025. Di 2026 nanti, kita siapin lagi untuk pembayaran dua bulan ke depan. Hari ini Rp3 juta, juga sudah direncanakan di bulan Januari itu sekitar Rp6 juta. Jadi Rp9 juta dana kompensasi yang kita berikan,” ujar KDM di Gedung Setda Pemda Kabupaten Bogor, Senin (3/11/2025).

Kebijakan penghentian sementara tambang itu tertuang dalam surat Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.

Dalam surat tersebut disebutkan, aktivitas tambang masih menimbulkan dampak serius seperti polusi, kemacetan, kerusakan jalan, serta ancaman keselamatan masyarakat.

KDM menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan solusi jangka panjang yang tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi juga memperhatikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan, saya gak mau lagi nanti kuli lajur tanpa asuransi, yang tukang muat itu tanpa asuransi, saya gak mau lagi ada orang yang meninggal di tambang itu tidak dapat asuransi kecelakaan kerja. Saya tidak mau lagi mereka diupah dengan sangat rendah,” tegasnya.

Selain bantuan tunai, Pemprov Jabar bersama Pemkab Bogor juga menggagas program pembiayaan bersama bank bjb untuk membantu sopir tambang agar bisa memiliki kendaraan operasional sendiri.

“Tawaran saya dengan Pak Bupati adalah, hari ini dia nyupir mobil tronton, nyupir colt diesel, kan kerja di orang. Saya itu inginnya mereka jadi tuan, punya mobil sendiri, dengan cara kerja sama pemda dengan bjb membuat kredit tanpa DP. Ada mobil tanpa DP langsung disetorin bulan depan jalan,” kata KDM.

Salah satu warga terdampak asal Cigudeg, Sumarni, menyambut baik langkah pemerintah tersebut.

“Kami mengikuti semua arahan dan kebijakan dari pemerintah,” ujarnya.

Kebijakan kompensasi ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di kawasan tambang Parung Panjang.