POJOKSATU.ID - Pemkab Bogor memaparkan berbagai capaian, inovasi, dan strategi pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.
Dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Gedung Serbaguna 1, Kabupaten Bogor, Kamis, 30 Oktober 2025.
Baca Juga: PLAN International Kolaborasi BLK dan Industri, Yose Rizal Sebut Program Magang Jawab Tantangan Dudi
Mewakili Bupati Bogor, Sekda, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan paparan komprehensif mengenai kinerja Pemkab Bogor, capaian indikator makro daerah.
Serta strategi percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pemkab Bogor berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Sekda Ajat.
Baca Juga: Hindari Kesalahan Outfit Bagi Kalian yang Berhijab, Aurat Tetap Terjaga dan Bikin Nyaman
Dalam paparannya, Sekda menjelaskan sejumlah indikator makro pembangunan Kabupaten Bogor yang menunjukkan tren positif.
Di antaranya penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang stabil, rasio gini yang membaik.
Serta tingkat pengangguran terbuka yang terus menurun berkat peningkatan akses kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Update Daftar Daerah Sudah Menerima Pencairan TPG TW 3 2025, Cara Cek Apakah Wilayah Anda Termasuk
Salah satu capaian menonjol adalah penurunan angka stunting dari 27 persen pada 2023 menjadi 18 persen di tahun 2025.
“Ini hasil kerja lintas sektor dengan intervensi langsung di lapangan. Kami dorong setiap perangkat daerah punya anak asuh stunting agar hasilnya terukur,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Bogor terus mengembangkan strategi pengentasan kemiskinan multisektor melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
Selain itu, peningkatan keterampilan dan pendapatan, serta penguatan ekosistem sosial-ekonomi.
Program Bankeu Satu Miliar Satu Desa, bedah rumah terencana, bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.
Selain itu, Sekda juga menegaskan pentingnya penguatan sistem berbasis data dan digitalisasi pemerintahan.
Melalui Command Center dan aplikasi “Besti”, Pemkab mengelola data terintegrasi lintas perangkat daerah untuk memastikan setiap kebijakan berbasis data valid.
“Pemkab Bogor berkomitmen menggunakan data berkualitas dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja,” tegas Ajat.
Baca Juga: Update Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru TW3, Pemerintah Sebut Angka Rp13 Triliun dan 81 Persen
Sekda Ajat pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang terus berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.
“Akuntabilitas bukan hanya soal laporan, tapi tentang tanggung jawab moral dan profesional dalam memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Perwakilan KemenPANRB, Seli Kurniawan, S.AP., bersama evaluator, menjelaskan evaluasi AKIP ini untuk memotret kualitas manajemen kinerja pemda.
Baca Juga: Big Bang Fest 2025 Undang Puluhan Line Up, Nonton Konser 12 Hari Cuman Bayar 250 Ribu!
“Saat ini Kabupaten Bogor telah meraih predikat Baik, dan kami berharap tahun 2025 dapat meningkat menjadi Sangat Baik (BB),” ujar Seli.
Ia menambahkan, evaluasi mencakup dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, monev triwulanan, hingga reward dan punishment dalam pelaporan kinerja.***