POJOKSATU.id - DPRD Provinsi Banten menegaskan komitmen mengawal RAPBD 2026 agar anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPRD Banten, Ratu Amalia Hayani, Kamis (20/11/2025).
Amalia menekankan, setiap rupiah dalam anggaran harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.
Baca Juga: Cek Disini! Jadwal dan Besaran THR Natal 2025 untuk PNS, CPNS, PPPK Sesuai PP 11/2025
Menurutnya, anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, tapi instrumen kebijakan publik yang berdampak nyata bagi warga.
Salah satu fokus utama adalah program Pendidikan Gratis untuk SMA, SMK, dan SLB.
DPRD Banten akan terus memantau implementasinya agar manfaatnya bisa dirasakan seluruh siswa tanpa terkecuali.
Baca Juga: Cair 7 Hari Kerja! Kemensos Percepat Pencairan Bansos Lewat KKS Baru Peralihan Pos Tahun 2025
“Kita ingin pendidikan berkualitas dan merata, bukan hanya tersedia, tapi juga efektif,” kata Amalia, dilansir pojoksatu.id dari radarbanten.co.id.
Selain pendidikan, DPRD juga memastikan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan program sosial tetap menjadi prioritas.
Bahkan, ada penguatan untuk mendukung UMKM dan ekonomi masyarakat, agar pembangunan lebih inklusif dan pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan di seluruh lapisan masyarakat.
Baca Juga: Tampil Profesional Ketika Interview: Panduan Gaya Formal yang Simpel tapi Elegan
RAPBD 2026 dirancang dengan fokus pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat.
Meskipun proyeksi pendapatan daerah sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, DPRD menegaskan pengawasan ketat akan dilakukan agar program prioritas tetap berjalan maksimal.
Langkah ini sejalan dengan kesepakatan sebelumnya dalam Paripurna DPRD Banten, di mana KUA-PPAS 2026 disepakati dengan fokus pada pemerataan pembangunan dan alokasi yang efektif.
Total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 9,94 triliun, dengan belanja daerah diarahkan agar berdampak langsung bagi masyarakat.
DPRD Banten menegaskan, pengawasan anggaran menjadi prioritas.
Baca Juga: Jajanan Tradisional Gaya Kekinian! Begini Cara Kuliner Indonesia Beradaptasi dengan Zaman
“Jika pengawasan lemah, program pro-rakyat tidak akan berjalan maksimal. Kita akan pastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Amalia.
Dengan strategi ini, DPRD berharap RAPBD 2026 tidak sekadar menjadi dokumen anggaran, tapi menjadi alat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.
