POJOKSATU.id - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk terus meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik.
Hal ini ia sampaikan saat menerima kunjungan Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten di Gedung Negara, Kota Serang, Selasa (11/11/2025).
“Sejak menjadi Ketua DPRD, saya fokus di Komisi Informasi,” ujar Andra Soni.
Baca Juga: Pelaku Bom SMAN 72 Ternyata Bukan Dibully, Motifnya Kesepian Tidak Ada Tempat Curhat
“Kalau ada inovasi-inovasi untuk meningkatkan indeks keterbukaan informasi, Insya Allah saya dukung,” tambahnya dengan tegas.
Dukungan tersebut menjadi bukti keseriusan Pemprov Banten dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Bahkan, Gubernur Andra Soni dijadwalkan hadir dalam Anugerah Informasi Publik Tahun 2025 serta memberikan paparan khusus mengenai komitmen daerah di Komisi Informasi Pusat.
Sementara itu, Komisioner KI Banten, Ojat Sudrajat, menyampaikan rencana penyelenggaraan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Banten 2025.
Tahun ini, kategori penilaian akan diperluas hingga ke tingkat desa, dan tahun depan akan mencakup SMA serta SMK di bawah kewenangan Pemprov Banten.
“Penambahan kategori ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi harus menjangkau hingga unit terkecil pemerintahan dan pendidikan,” ungkap Ojat.
Baca Juga: Pelaku Bom SMAN 72 Kelapa Gading Terinspirasi Konten Kekerasan Internet, Tulis Manusia Hama
Ojat juga menyoroti tantangan yang dihadapi KI Banten, terutama banyaknya sengketa informasi yang melibatkan lembaga pendidikan dan pemerintahan desa.
“Kalau OPD tidak banyak, yang paling sering itu sekolah dan desa,” jelasnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfosatik) Provinsi Banten, Beni Ismail, menambahkan.
Bahwa paparan Pemprov Banten di Komisi Informasi Pusat nantinya akan dinilai berdasarkan enam aspek utama, yakni kualitas, jenis, sarana dan prasarana, komitmen organisasi, digitalisasi, serta inovasi.
“Dengan dukungan penuh dari Bapak Gubernur dan inovasi yang terus dikembangkan Komisi Informasi, kami optimistis Banten bisa menjadi provinsi yang semakin transparan dan terbuka,” ujarnya.
Komitmen ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang transparan dan akuntabel.***
