POJOKSATU.id - Andra Soni, menegaskan pentingnya peningkatan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025 yang digelar Kementerian PANRB secara daring, Kamis (23/10/2025).
Andra mengungkapkan bahwa SAKIP Provinsi Banten selama lima tahun terakhir masih mempertahankan predikat B dengan nilai 69,31 poin hingga triwulan II tahun ini.
Baca Juga: SPPG Cibungur Indah Perketat Kualitas Menu Program MBG di Karawang
“Masih diperlukan peningkatan sekitar 0,8 poin agar nilai SAKIP kita bisa naik ke kategori lebih tinggi. Ini menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi kita semua,” ujar Andra.
Ia menekankan bahwa nilai SAKIP bukan tujuan utama, melainkan hasil dari peningkatan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kerja kita,” lanjutnya.
Baca Juga: Gubernur Banten Tekankan Peran Strategis Pesantren dalam Membangun SDM Unggul
Andra juga membandingkan capaian Banten dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta telah meraih predikat AA, sedangkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta berpredikat A.
“Sebagai provinsi di Pulau Jawa, kita harus sejajar dengan daerah lain. Sesuai visi Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi, kami berkomitmen memperkuat akuntabilitas dan kinerja,” tegasnya.
Untuk mencapai hal itu, Andra meminta seluruh ASN bekerja secara kolaboratif dan inovatif, memahami substansi dokumen perencanaan mulai dari RPJMN, RPJMD hingga Renstra perangkat daerah.
Baca Juga: Satpol PP Tangsel Tertibkan 37 Reklame Ilegal di Alam Sutera dan Bintaro
“Laksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antarperangkat daerah. Tingkatkan kreativitas dan inovasi agar pelayanan publik semakin cepat dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan evaluasi agar akuntabilitas kinerja pemerintah lebih transparan dan terukur.
Gubernur Banten turut memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif.
Hingga triwulan III tahun 2025, angka kemiskinan menurun menjadi 5,63 persen, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,26 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 76,35.
“Peningkatan ini menunjukkan kerja kita diakui masyarakat. Tapi kita tidak boleh puas karena tantangan ke depan masih besar,” kata Andra.
Baca Juga: Santri Dinilai Punya Saham Besar dalam Kemerdekaan, Wagub Banten Ajak Teladani Nilai Pesantren
Sementara itu, Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB, Nurhasni, mengapresiasi komitmen Pemprov Banten dalam pelaksanaan SAKIP.
“Kami yakin penguatan SAKIP di Provinsi Banten mendapat perhatian langsung dari Pak Gubernur. Seluruh jajaran menunjukkan kekuatan luar biasa dalam menjelaskan capaian kinerjanya,” ujarnya.
Nurhasni menambahkan bahwa hasil evaluasi akan dibawa ke tim panel nasional pada November dan diumumkan Desember 2025.
Baca Juga: Satpol PP Tangsel Tertibkan 37 Reklame Ilegal di Alam Sutera dan Bintaro
Fokus SAKIP tahun ini, kata dia, adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, turut memaparkan progres implementasi SAKIP 2025.
Ia menyebut Pemprov Banten telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi sebelumnya dengan penyempurnaan pohon kinerja, penyusunan Renstra 2025–2029, serta integrasi target kinerja perangkat daerah melalui aplikasi digital SIMAKIP.
Baca Juga: Santri Dinilai Punya Saham Besar dalam Kemerdekaan, Wagub Banten Ajak Teladani Nilai Pesantren
“Seluruh perangkat daerah kini memiliki rencana aksi bulanan dan triwulanan yang diunggah di SIMAKIP. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara digital dan transparan,” jelas Deden.
Ia menambahkan bahwa arah kebijakan Pemprov Banten 2025–2029 difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan.
“Melalui sistem tagging program lintas perangkat daerah, Pemprov telah menautkan seluruh program ke sasaran makro pembangunan daerah,” ujarnya.
Beberapa program unggulan turut ditampilkan sebagai bukti nyata implementasi SAKIP, seperti Program Sekolah Gratis, RSUD H. Muhammad Irsyad Djuwaeli di Pandeglang, RSUD Uwes Qorni di Lebak, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), Koperasi Merah Putih, serta Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).
Menurut Deden, capaian pembangunan daerah menunjukkan tren positif. Penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi di atas lima persen, serta peningkatan IPM menjadi bukti kinerja aparatur yang semakin akuntabel.
Baca Juga: KRIS Gantikan Kelas Lama, Simak Perubahan Iuran BPJS untuk Pekerja dan Keluarga
“Seluruh capaian ini bukan sekadar angka, tetapi hasil kerja keras ASN dalam melayani masyarakat. Ke depan, kita akan terus memperkuat budaya kerja berbasis hasil,” tutup Deden.***
