POJOKSATU.in - Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan pondasi penting dalam menjaga ketahanan nasional.
Pernyataan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-16 dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakernis) ke-15 Komisi Informasi di Tangerang,Senin (29/9/2025).
Menurut Andra Soni, kemajuan teknologi dan arus digitalisasi membuat informasi menyebar dengan cepat, sehingga masyarakat perlu memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menyaring dan memverifikasi kebenaran informasi.
Baca Juga: UNDIP Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis untuk Ratusan Warga Purworejo
Pemerintah yang transparan dan terbuka akan memperkuat kepercayaan publik, serta menjaga masyarakat agar tidak mudah terpengaruh disinformasi atau manipulasi informasi.
Pemerintah yang transparan akan melahirkan kepercayaan rakyat.
Dan, rakyat yang melek informasi akan lebih siap berpartisipasi serta lebih tahan terhadap disinformasi maupun manipulasi…” ujar Andra Soni.
Baca Juga: 100 Peserta Ikuti Pelatihan Satgas PPKPT UMS, Dorong Pencegahan Kekerasan di Kampus
Dalam sambutannya, Andra Soni memaparkan kondisi demografis dan pembangunan di Banten yang terdiri atas empat kabupaten dan empat kota dengan jumlah penduduk sekitar 12,43 juta jiwa.
Ia juga menyebutkan luas wilayah 9.352,7 km² dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,19 persen.
Andra Soni menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukanlah ancaman bagi pemerintah, melainkan justru penunjang bagi kredibilitas dan akuntabilitas pemerintahan.
Dia berharap Rakornas dan Rakernis Komisi Informasi menghasilkan rekomendasi yang aplikatif bukan sekadar dokumen formal yang dapat menguatkan sistem, memberdayakan masyarakat, dan memperkokoh ketahanan nasional.
Baca Juga: Marsya VOB Soroti Jalan Di Garut, Sebut Bisa Bikin Headbang Saat Berkendara seperti di Konser Metal
Dalam acara tersebut, hadir pula pejabat dari pusat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa pengelolaan informasi kini menjadi urusan krusial, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global.
Dia menyebut bahwa misinformasi dan disinformasi merupakan salah satu ancaman global utama tahun 2025 menurut Global Risks Report Forum Ekonomi Dunia.
Rakornas ke-16 dan Rakernis ke-15 Komisi Informasi sendiri digelar pada tanggal 29–30 September 2025 dengan tema "Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional".
Peserta terdiri dari komisioner Komisi Informasi dari berbagai provinsi di Indonesia.***
