POJOKSATU.id, Kota Bandung - Anggota Pansus 15, Dr.Ir.H Juniarso Ridwan menyoroti hasil Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) beberapa waktu lalu disahkan.
Juniarso menilai ada 8 poin dari LKPJ setahun Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Wakilnya Erwin menjabat.
Kedelapan poin penting itu yakni;
1. Efisiensi anggaran,
2. Penanganan sampah harus komprehensif,
3. Reformasi birokrasi dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah,
4. Revitalisasi BUMD,
5. Pembinaan Sumber daya aparatur yang berkesinambungan dan penerapan merit sistem,
6. Pengelolaan aset yang lebih tertib dan profesional,
7. Pemeliharaan dari infrastruktur yang lebih menyeluruh,
8. Peningkatan PAD secara proporsional terukur.
Politisi Golkar ini menilai efisiensi anggaran harus terukur.
Salah satu contohnya kebijakan WFH diberlakukan setiap hari Jumat, itu harus dievaluasi berapa penurunan penggunaan bahan bakar kendaraan para ASN dan penggunaan listrik di kantor-kantor pemerintah.
Jika memang efisiensi dan signifikan maka harus terus dilanjutkan dengan catatan pengawasan pelaksanaan WFH tetap ketat.
Penanganan sampah harus komprehensif, dilakukan dari hulu ke hilir fokus pada pengurangan dan pemilihan sampah dari sumber.
"Melibatkan optimalisasi teknologi pengolahan. Penguatan infrastruktur Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan pemrosesan akhir. Ini harus terus didorong, terlebih provinsi enggan menyatakan kota Bandung darurat sampah," ujarnya usai Rapat Kerja Komisi I terkait Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ Tahun 2025 dan Sinkronisasi Prioritas RKPD Tahun 2027, di gedung DPRD Kota Bandung, Kamis 4 Juni 2026.
Begitupun terkait reformasi birokrasi dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah serta pembinaan sumber daya aparatur yang berkesinambungan dan penerapan merit sistem, Juniarso berharap terus diperbaiki sehingga birokrasi ramping, efektif dan efisien.
Selain itu dengan sistem merit meminimalisir masalah hukum ataupun ketidakjelasan untuk penilaian kinerja ASN.
Dimana semua sumber daya aparatur berkesempatan naik golongan ataupun memimpin sebuah dinas dari hasil penilaian sistem merit tersebut.
Untuk revitalisasi BUMD sendiri Juniarso berharap BUMD lebih produktif, mandiri, dan mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) tidak seperti saat ini beberapa BUMD terus meminta suntik dana tanpa ada laba setiap tahunnya.
Soal pengelolaan aset yang lebih tertib dan profesional, Juniarso sangat mendorong Pemkot Bandung menginventarisir terus aset-aset yang saat ini belum dikembalikan ataupun yang masih digunakan namun tidak ada kejelasan hukumnya.
Soal pemeliharaan infrastruktur pun Juniarso dorong Pemkot agar lebih menyeluruh.
"Peningkatan PAD pun secara proporsional terukur," tutupnya.
