POJOKSATU.id, Kota Bandung - Sekertaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman mengapresiasi acara pemberantasan korupsi yang diselenggarakan DPD Korps Alumni KNPI Jabar bekerja sama dengan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).
"Bagus ya dan saya hadir atas nama Pak Gubernur, kami dari Pemda Provinsi Jawa Barat menyampaikan terima kasih ke DPD Korp, alumni KNPI, peserta jajaran, ya kepada KPK RI yang berkenan hadir, pak Direktur, pak Koordinasi dan Supervisi Bina II," ujar Herman di Gedung Merdeka, Jumat, 10 Maret 2026.
Herman mengaku sangat respect acara tersebut.
Karena salah satu syarat agar pembangunan ini efektif, efisien, dan ujungnya bisa menciptakan masyarakat sejahtera, lebih jauhnya mewujudkan rakyat istimewa.
"Ya kita harus bisa menjaga integritas. Saya kira sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, apalagi sekarang di bawah pemimpinan Pak Gubernur, kecepatannya sangat tinggi, maka harapan kami cepat sampai dan selamat," ujarnya.
Herman menilai integritas menjadi sangat penting.
Kata dia, yang pertama integritas dalam pengolahan pemerintahan di Pemda Provinsi Jawa Barat tepatnya di 27 kota kabupaten, lebih jauhnya juga di lingkungan masyarakat, di lingkungan dunia usaha.
"Jadi kami menimbau, ayo kita sama-sama jaga integritas kita. Maka kedepankan pencegahan dalam korupsi. Karena tidak mungkin siapapun melakukan korupsi apabila integritasnya baik, bagus," ajaknya
Lanjutnya, berdasarkan informasi dari KPK hasil survei penilaian integritas (SPI) tahun 2025 diangka 71,85.
"Tadi Pak Ujang menyampaikan bahwa persepsi masyarakat ini kan tidak pok torolong sekarang. Mungkin ini adalah persepsi yang cukup lama, 1, 2, 3, bahkan 5 tahun sebelumnya. Tapi paling tidak di awal kepemimpinan Pak Gubernur sekarang sudah satu tahun, mudah-mudahan kami bisa menjaga terus, termasuk kualitas pelayanan publik, bagaimana pelayanan publiknya lebih cepat, lebih ringkas, lebih murah, lebih baik, lebih aman," tegasnya.
Lanjut Herman, demikian juga di pengolahan APBD, pengolahan barang dan jasa, di perencanaan dan lain sebagainya.
Dan itu bisa dilihat di Monitoring Controlling Survival for Prevention, MCSP KPK. Untuk angkanya relatif baik.
"Jawa Barat tadi 88,76 dan tentu kami akan jaga terus, bahkan kami tingkatkan. Kenapa MCSP menjadi sangat penting, karena itu bagaimana kami ke dalam harus dipastikan integritasnya terjaga di berbagai. Jangan main-main, ada 8 area termasuk pusatnya di pelayanan publik," ucapnya.
"Kita lihat misalnya di layanan pajak kendaraan bermotor ya, Pak Gubernur koordinasi dengan pihak Polda mengeluarkan surat edaran bahwa untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak perlu membawa KTP pemilik pertama. Ini kan luar biasa, disambut antusias oleh masyarakat.
Bahkan pada saat Beberapa hari ternyata masyarakat belum mendapatkan layanan yang baik, langsung viralkan dan Pak Gubernur tidak sungkan memberikan tindakan," tegasnya.
Kata Herman, seperti di Samsat di Kota Bandung, Gubernur langsung memberhentikan sementara.
"Karena kami harus dalamnya lebih jauh, tentu nanti keputusan permanennya ada di Pak Gubernur. Tapi paling tidak ini bukti keseriusan bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat menjaga integritas dan kepentingan, termasuk didalamnya memastikan peranan publik semakin baik, semakin berkualitas,"tutupnya.
