POJOKSATU.id, Kabupaten Cianjur - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Lina Ruslinawati, menyampaikan bahwa komisi nya menyoroti penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keahlian serta keterbatasan anggaran operasional.
Itu ia ungkapkan usai kunjungan kerja ke UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur, dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 serta rencana APBD Tahun Anggaran 2026.
Lina, menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada petani, khususnya dalam kegiatan pemantauan dan penanganan serangan hama di lapangan.
Bukan hanya itu, di lapangan ditemukan adanya penambahan tenaga dari unsur PPPK dengan latar belakang yang tidak seluruhnya berasal dari bidang pertanian.
“Beberapa tenaga yang ditempatkan di sini berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit ini sangat spesifik,” ujarnya, Kamis, 5 Maret 2026.
Komisi II juga, tambah Lina, menilai bahwa salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran operasional.
Terutama untuk kegiatan pemantauan ke lapangan.
Minimnya anggaran menjadi kendala bagi petugas dalam memantau potensi serangan hama secara berkala.
“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” pungkasnya.
