POJOKSATU.id, Kota Bandung – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mencatat capaian tak biasa dalam pengelolaan anggaran.
Pada APBD 2025, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tercatat hanya Rp500.000.
Angka super tipis ini menjadi sinyal kuat bahwa belanja daerah dijalankan secara efektif dan tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyebut keuangan daerah sejatinya adalah instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Minimnya silpa menunjukkan APBD benar-benar dibelanjakan untuk kebutuhan publik di berbagai kabupaten dan kota.
“Artinya uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan, tentu dengan catatan tetap akuntabel,” ujar Herman, Rabu (7/1/2026).
Ia menambahkan, kondisi silpa 2025 jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata masih menyisakan anggaran hingga sekitar Rp1 triliun. Dengan pola belanja yang semakin tepat, Pemprov Jabar berharap target percepatan pembangunan menuju “Jabar Istimewa” bisa segera terwujud.
Meski begitu, masih terdapat belanja pembangunan tahun 2025 yang belum terbayarkan senilai Rp621 miliar.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan kekurangan tersebut akan diselesaikan pada tahun anggaran 2026.
Menurut Dedi, pada Januari 2026 kas daerah akan menerima pemasukan sekitar Rp2 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk belanja rutin seperti gaji dan tunjangan pegawai, sehingga diperkirakan masih tersisa sekitar Rp800 miliar.
Sisa dana itu dipastikan cukup untuk menutup belanja pembangunan yang tertunda.
Gubernur yang akrab disapa KDM ini menjelaskan, tunda bayar terjadi karena berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada 2025.
“Dari pemerintah pusat dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp400 miliar. Andaikan itu disalurkan, tidak akan ada potensi tunda bayar,” ungkapnya.
