POJOKSATU.ID - Tantangan inflasi 2025 didominasi oleh dinamika harga pangan strategis yang didorong oleh peningkatan permintaan, gangguan pasokan karena kondisi cuaca, dan efisiensi distribusi yang masih perlu ditingkatkan.
Selama Januari–November 2025, inflasi di Jawa Barat dipengaruhi oleh beras, cabai merah, minyak goreng, emas dan tarif air PAM sebagai kontributor utama.
Plh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muslimin Anwar menegaskan, inflasi adalah cerminan dari ketersediaan pangan rakyat dan daya beli masyarakat.
"Yang kami lihat tahun ini adalah paradoks: produksi beras meningkat, tetapi harga di konsumen masih tinggi. Ini berarti ada masalah struktural di titik-titik kritis rantai pasok yang harus dibenahi Bersama," ujar Muslimin kepada wartawan.
Baca Juga: Perusahaan Sawit Bisa Kehilangan Lahan! Prabowo Siapkan Aturan Paling Berani
Secara spasial, inflasi di Jawa Barat menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antarwilayah. Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kab Majalengka mencatat inflasi year-to-date tertinggi, mencerminkan tekanan harga yang lebih kuat terutama dari komoditas pangan bergejolak.
Sebaliknya, Kabupaten Subang menjadi daerah dengan inflasi YTD terendah seiring deflasi akibat penurunan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar pada Triwulan I-2025 dan panen raya pada Triwulan III dan IV-2025.
Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Jawa Barat harus dilakukan secara terarah sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Meski produksi padi meningkat diperkirakan mencapai 5,91 juta ton atau naik 18,64% dibandingkan 2024, data pasar menunjukkan harga beras tetap melampaui HET bahkan setelah penyesuaian resmi pada 22 Agustus 2025.
Hal ini juga diakibatkan belum optimalnya realisasi penyaluran beras SPHP yang baru mencapai 24,67% dari target per 17 November 2025.
Margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) pada beberapa komoditas strategis, terutama beras dan bawang merah, tercatat masih tinggi, sehingga selisih produsen-konsumen tetap lebar meskipun telah terdapat intervensi harga.
"Kami melihat fungsi BUMD pangan memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah sehingga perlu diperkuat dan dioptimalkan," ungkapnya.
Ke depan, lanjut Muslimin, strategi perlu diperkuat untuk tata kelola rantai pasok yang terencana, transparan, dan berbasis data real-time.
Bank Indonesia memprakirakan inflasi Jawa Barat 2026 tetap terkendali dalam kisaran 2,5 ± 1%, meskipun sejumlah risiko perlu diwaspadai, seperti potensi kenaikan tarif listrik, jalan tol, dan LPG 3 kg, dampak La Niña terhadap produksi hortikultura, serta tekanan harga komoditas logam global.
Kenaikan permintaan akibat UMP, dan momentum Hari Besar Keagamaan juga diperkirakan memberi tekanan tambahan pada harga pangan.
Untuk mengantisipasinya, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi menyiapkan empat fokus strategi, yaitu penguatan peran BUMD sebagai offtaker dalam penyerapan hasil panen dan distribusi ke wilayah defisit, digitalisasi dan integrasi data pangan, modernisasi budidaya dan sistem pasca panen antara lain dengan penyediaan cold storage dan pendampingan teknologi, serta edukasi diversifikasi konsumsi berbasis pangan lokal.
"Penanganan inflasi volatile food perlu pendekatan inovasi dan cara baru, tidak hanya mentransaksikan barang, tetapi membangun ekosistem," tutupnya.****
