POJOKSATU.id, Kota Bandung – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar IKP Talks #12 bertema Sharing Session Penulisan Rilis Pers Efektif di Aula Timur Gedung Sate, Selasa (25/11/2025).

Acara berlangsung luring dan daring, diikuti pranata humas dari seluruh kabupaten/kota melalui Zoom dan YouTube.

Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar, Nidar Naim, menyoroti derasnya arus pemberitaan terkait kinerja Pemda Provinsi Jabar, baik yang positif maupun negatif.

Dalam situasi seperti itu, peran pranata humas menjadi krusial untuk menjaga akurasi informasi.

"Di tengah gencarnya pemberitaan saat ini apakah rilis pemerintah masih relevan, apalagi jika isinya terlalu birokratis? Apakah teori jurnalis kehumasan masih relevan? Hal ini yang akan kita bahas di IKP Talk dengan menghadirkan praktisi jurnalis," ujarnya.

Ia menilai tren konsumsi informasi kini mengarah pada konten singkat, langsung pada inti, serta diperkuat foto atau video.

Masyarakat cenderung mengakses informasi melalui media sosial ketimbang teks panjang.

"Jadi perlu pandangan baru dari Pranata Humas dalam melihat minat masyarakat terkait rilis yang diberitakan. Humas perlu melihat kecepatan media terbaru, khususnya medsos. Selain itu, Humas harus mampu membaca POV media mainstream terkait apa yang menjadi agenda pemberitaannya sehingga mampu menyediakan rilis yang relevan," kata Nidar.

Diskominfo juga menyiapkan bootcamp bagi pranata humas di seluruh Jabar untuk meningkatkan kompetensi, mulai dari komunikasi publik berbasis data hingga penerapan standar narasi Pemprov.

"Mampu membuat narasi tunggal dan manajemen krisis termasuk deteksi dini melalui media monitoring. Produksi konten lintas kanal (media sosial, media online, MLR) dan meningkatkan strategi kehumasan melalui storytelling, media relations, dan orkestrasi pesan," tuturnya.

Redaktur Kumparan, M. Riski Gaga, turut membagikan gambaran kerja redaksi.

Menurutnya, setiap pemberitaan selalu diawali rapat redaksi, bahkan bisa berlangsung setiap menit jika isu sedang panas.

"Rapat redaksi untuk menentukan, memilih isu mana yang menarik dan berdampak bagi pembaca. Tidak semua akan dibuat berita, karena juga ada keterbatasan SDM dan nilai urgen," jelasnya.

Ia menyebut mekanisme serupa dapat diterapkan dalam kehumasan: memilah rilis yang memang layak didorong keluar.

"Rilis kami terima ratusan dalam sehari, hanya sedikit yang menarik minat untuk dibaca. Hanya paragraf pertama saja, jika menarik bisa saja dibaca sampai akhir. Namun, jika tidak relevan dengan isu hangat, biasanya tidak dilanjutkan," ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan rilis pemerintah harus lebih padat, langsung pada esensi, dan akurat agar menarik perhatian media arus utama.