POJOKSATU.id, Kota Bandung – Musyawarah Majelis Sunda (MMS) menggelar Musyawarah Tahunan ke-II di Gedung Sate, Sabtu (22/11/2025), menghadirkan sejumlah tokoh penting Jawa Barat.
Hadir Wakil Menteri Dalam Negeri RI Komjen Pol Purn Akhmad Wiyagus, Presidium Pinisepuh MMS Burhanudin Abdullah, Pinisepuh sekaligus Ketua Perkumpulan Urang Banten Irjen Pol Purn Taufiequrachman Ruki, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang turut memberikan sambutan.
Dalam forum tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi mengapresiasi ide serta masukan dari MMS.
Baginya, gagasan itu penting untuk memperkaya pemikiran dan kebudayaan Sunda, termasuk persoalan penataan sungai yang selama ini menjadi sorotan.
"Seperti soal penataan sungai, pembenahan sungai dari Karawang, Indramayu hingga Bogor dimulai. Masukan ini akan memperkaya khazanah," jelasnya.
Dedi menegaskan pembenahan sungai dan hutan sudah berada pada tahap mendesak demi mengembalikan jati diri Jawa Barat.
Ia menyebut dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar upaya pemulihan ekosistem berjalan optimal.
"Saya menata air agar dapat mengalir kembali, bangunan yang menghalangi bakal dibongkaran semua. Memuliakan peradaban air," tegasnya.
Ia juga menyinggung mahalnya biaya pemulihan kerusakan lingkungan jika dibiarkan berlarut-larut.
Karena itu, pengelola hutan diminta mengembalikan fungsi hutan sebagai ruang biodiversitas, bukan sekadar area tanaman produksi.
Selain isu lingkungan, KDM menyampaikan bahwa ia telah membentuk tim pengkaji hari lahir Jawa Barat, terinspirasi dari langkah Kabupaten Bogor yang menetapkan hari lahir berdasarkan pelantikan Sri Baduga sebagai raja.
"Nah, kalau Sunda arahnya Siliwangi, harus ke sana," ujarnya.
Dari sisi MMS, Presidium Pinisepuh Dindin S. Maolani menegaskan bahwa persoalan Sunda kini bukan lagi isu sektoral, melainkan sistemik dan saling mengikat.
Ia menyoroti ketimpangan fiskal atas kekayaan alam, tata ruang yang diekstraksi tanpa manfaat adil bagi rakyat, kebudayaan yang terpinggirkan, pendidikan tertinggal, ekonomi rakyat rapuh, serta kepemimpinan kolektif yang belum terkonsolidasi.
Dalam musyawarah tersebut, MMS menyerahkan dokumen Manifesto Peradaban Sunda Raya kepada Dedi Mulyadi, disaksikan para tokoh.
Manifesto ini disusun melalui rangkaian Sawala Maya I & II serta musyawarah di Unpad pada 15 November 2025.
Dokumen tersebut memuat empat agenda strategis untuk mendorong visi Indonesia Emas 2045 dari perspektif Sunda Raya.
Pertama, penguatan jati diri dan pemajuan kebudayaan Sunda melalui revolusi pendidikan karakter, kebijakan afirmatif bahasa dan toponimi, serta dana abadi kebudayaan Sunda Raya.
Kedua, Sunda jeung Sarakan jeung Sunda jang Negara yang berfokus pada penataan ulang relasi pusat dan daerah.
Gagasan ini mencakup reforma keadilan fiskal nasional, integrasi Sunda Raya ala kerja sama Benelux, pencabutan moratorium pemekaran daerah secara selektif, serta peninjauan ulang kebijakan strategis nasional di tatar Sunda.
Ketiga, pembangunan dan kesejahteraan sebagai prioritas melalui audit proyek strategis nasional di wilayah Sunda, reforma agraria kultural, ekonomi rakyat, dan pembangunan berbasis data presisi serta Indeks Kesejahteraan Sunda Raya.
Keempat, pembentukan sistem kepemimpinan Sunda melalui Sunda Leadership Institute, konsolidasi fraksi Sunda Raya di parlemen, penyusunan buku putih perjuangan Sunda, dan pengakuan MMS sebagai mitra strategis negara maupun daerah.
