POJOKSATU.ID - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tetap melarang aparat pemerintah dae­rah untuk berkegiatan di hotel.

Padahal, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberikan lampu hijau kepada seluruh ­pemerintah daerah untuk dapat kembali ­menggelar aneka kegiatan seperti rapat di hotel dan restoran.

"Pemprov Jabar kan telah melakukan pemangkasan terhadap anggaran rapat di hotel maupun perjalanan dinas. Jadi, saat ini sudah tak ada lagi anggaran untuk membiayai rapat-rapat dinas maupun badan di lingkungan Pemprov Jawa Barat, meski Kemendagri memperbolehkan," kata Ono kepada media, Jumat (13/6).

Baca Juga: Tak Jelas Tangani Kasus Penggelapan Mobil, Oknum Penyidik Polrestabes Surabaya Dipropamkan ke Polda Jatim

 

Menurut Ono, menggelar rapat di hotel tidak lah efektif. Ia menyarankan agar aparat pemerintah daerah menggelar rapat di sawah-sawah, permukiman kumuh, gorong-gorong, ataupun sungai, karena di lokasi-lokasi itulah terdapat persoalan nyata yang mesti dituntaskan oleh Pemprov Jawa Barat.

"Saya pun mendorong jika DPRD tidak menggelar rapat di luar provinsi. Lebih baik rapat dilakukan di kantor DPRD Jawa Barat atau seluruh dapil (daerah pemilihan) di Jawa Barat," kata Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat ini.

Sebelumnya, dalam berbagai media KDM menegaskan masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi.

Baca Juga: Skandal Dugaan Korupsi Laptop Chromebook Kemendikbudristek, Kejagung Telisik Peran Konsultan Eks Stafsus Nadiem Makarim

 

Dengan de­mikian, pihaknya akan te­tap menggelar rapat mengguna­kan fasilitas maupun sa­rana kantor yang tersedia.

"Terkait dengan kebijakan yang kembali memperboleh­kan aparat pemerintah dae­rah untuk mengadakan ra­pat di hotel, Pemerintah Pro­­v­insi Jawa Barat te­tap memutuskan untuk tidak mengikuti kebijakan tersebut. Kami meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menggunakan fasilitas kantor yang sudah tersedia," pungkasnya.***