POJOKSATU.ID - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilihat hanya dari sisi statistik, melainkan harus dikaitkan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam forum Pasamoan Agung yang menjadi wadah kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, TPID, dan TP2DD untuk pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah.
Dedi mengungkapkan bahwa tantangan inflasi terbesar saat ini berada di sektor pertanian, terutama akibat tingginya biaya produksi dan masih dominannya pola tanam monokultur di kalangan petani.
"Monokultur membuat petani kehilangan fleksibilitas sumber penghasilan. Ketika satu komoditas terganggu, seluruh ekonomi rumah tangga petani ikut terguncang," ujarnya.
Baca Juga: Poldasu Sebut Belum Ada Tersangka Usai 4 Penambang Emas Ilegal Kotanopan Ditangkap Akhir Mei Lalu
Menurut Dedi, solusi jangka panjang terletak pada peningkatan efisiensi produksi dan inovasi di sektor pertanian, sekaligus mengajak generasi muda untuk terlibat aktif.
"Anak muda harus didorong tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga aktor produktif dalam ekonomi, termasuk sektor pertanian," tambahnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Tujuannya adalah membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya terdidik secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan berinovasi dan menggerakkan sektor ekonomi kreatif serta pertanian modern.
Seiring dengan itu, pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi utama yang terus diperluas. Teknologi dinilai mampu menghadirkan efisiensi dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga pertanian. Meski begitu, Dedi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dengan praktik ekonomi konvensional berbasis kearifan lokal.
"Kami ingin membangun ekosistem ekonomi digital yang tetap manusiawi. Kombinasi teknologi dan tradisi adalah fondasi pertumbuhan yang inklusif," ujar Dedi.
Baca Juga: KAI Daop 3 Cirebon Tingkatkan Keselamatan Perkeretaapian Melalui Sosialisasi di Sekolah
Sebagai penutup rangkaian Pasamoan Agung, Asisten Daerah II Jawa Barat, H. Sumasna, membacakan Kesepakatan Bersama Pengendalian Inflasi dan Perluasan Digitalisasi.
Kesepakatan tersebut menandai komitmen bersama lintas sektor dan instansi di Jawa Barat dalam menghadapi dua tantangan utama daerah: inflasi dan transformasi digital.
"Forum ini sekaligus memperkuat sinergi antara TPID dan TP2DD dalam menjaga daya beli masyarakat serta menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing di tengah perubahan zaman," tutupnya.***
