POJOKSATU.id, GARUT – Proses pengisian jabatan direksi di tubuh PDAM Tirta Intan Garut kembali memicu tanda tanya. Aktivis muda Garut, Yogi Iskandar, melontarkan kritik tajam terhadap mekanisme rekrutmen yang menurutnya sarat dengan kepentingan politik.

Yogi menyoroti kejanggalan terkait jadwal pembukaan pendaftaran yang dimulai pada 19 Mei 2025. Menurutnya, penetapan tanggal itu bukan kebetulan, karena bertepatan dengan momen seorang kandidat—berinisial DH—yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan penguasa, masih memenuhi batas usia maksimal pendaftar.

“Kalau waktunya saja sudah dipasang sedemikian rupa, kita patut bertanya: ini seleksi terbuka atau formalitas belaka?” kata Yogi, Minggu (25/5/2025).

Lebih lanjut, Yogi mempertanyakan alasan pencopotan jajaran direksi sebelumnya yang justru dinilai berhasil memperbaiki kondisi PDAM. Ia menyebut dalam dua tahun terakhir, berbagai pembenahan telah dilakukan, termasuk pengurangan utang dan peningkatan layanan pelanggan.

Baca Juga: Pendaki Asal Karawang Dilaporkan Hilang di Gunung Cikuray Garut

“Anehnya, saat PDAM mulai sehat, direksinya malah diganti. Ini bukan hanya mencurigakan, tapi juga mengkhawatirkan,” ucapnya.

Yogi menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses seleksi. Ia mengusulkan agar calon-calon direksi diuji secara terbuka, misalnya melalui forum debat publik yang dapat diakses masyarakat luas. Hal ini dinilai penting agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

“PDAM bukan tempat parkir politik. Masyarakat punya hak tahu siapa yang akan mengelola air mereka, dan bagaimana kualitasnya,” tegas Yogi.

Ia juga menyinggung keberhasilan tim direksi lama dalam membangun sistem yang lebih tertib, termasuk dalam urusan internal perusahaan seperti kesejahteraan pegawai dan pengelolaan keuangan yang mulai transparan.

Baca Juga: TNI AD Periksa Barang Bukti Ledakan di Gudang Amunisi Garut untuk Dianalisa

“Banyak pegawai yang merasa bekerja lebih tenang dan profesional di bawah manajemen sebelumnya. Sayang jika semangat itu dipatahkan oleh keputusan politis,” tambahnya.

Yogi pun mendesak Bupati Garut untuk mendengar langsung suara dari internal PDAM. Menurutnya, pegawai yang berada di lapangan setiap hari bisa memberikan gambaran nyata soal kinerja direksi sebelumnya.

Ia menutup dengan pesan tegas: “Kalau nanti hasil seleksi ini melahirkan direksi yang hanya jadi boneka, dan PDAM kembali kacau, Bupati tak bisa lepas tangan.” ***