POJOKSATU.id - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad berharap agar kewenangan SMA dan SMK negeri maupun swasta di Jawa Barat kembali dikelola oleh pemerintah kota dan kabupaten masing masing.
"Bagi saya pribadi sangat senang kalau SMK dan SMA itu diambil alih kota dan kabupaten," tutur Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmad.
Selain itu, Hasbullah Rahmad juga menyoroti soal dampak SMA dan SMK yang dikelola oleh Pemprov Jabar.
Baca Juga: Sosok Yubob Salim, Kepsek SMAN 8 Sinjai Dilaporkan ke Gubernur Sulses Terkait Dugaan Intimidasi
"Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) jadi termarjinalkan, kalau misalnya SMA dan SMK itu dikelola oleh Pemprov Jabar. Saya kira kebijakan pengelolaan itu bisa ditarik lagi ke Kota atau Kabupaten. Kalau tidak salah di Yogyakarta itu kebijakan SMA dan SMK nya dikelola di kota,” kata Hasbullah Rahmad.
Hasbullah Rahmad melanjutkan, beban APBD Pemprov Jabar terlalu besar, bahkan sampai triliunan.
Selama ini, kata Hasbullah Rahmad, Pemprov Jawa Barat menanggung 20 ribu gaji guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), dimana sebelumnya mereka adalah PNS kota dan kabupaten.
Selain itu, sambung dia, Pemprov Jawa Barat menanggung juga gaji 18 ribu guru honorer, fasilitas sekolah secara fisik termasuk membeli tanah sekolah, membangun sekolah baru, subsidi SPP kepada siswa negeri, swasta juga masdrasah, dan masih banyak beban APBD lainnya.
"Jika ada kota atau kabupaten yang ingin menarik SMA/SMK, saya pribadi sangat mendukung. Sehingga anggarannya bisa dialokasikan untuk yang lain," tutup Hasbullah Rahmad.
Sebagai informasi, kebijakan SMA dan SMK tersebut dikelola sepenuhnya oleh Pemprov Jabar sampai saat ini. Sementara, pemerintah kota/ kabupaten hanya mengelola kebijakan di tingkat pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP.
