POJOKSATU.ID — Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya dalam melaksanakan otonomi daerah yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hal ini disampaikan Walikota Bandung, Muhammad Farhan, dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29 tingkat Kota Bandung di Plaza Balai Kota, Jumat (25/4/2025).
Dalam amanatnya, Farhan menekankan bahwa peringatan Otoda harus dimaknai sebagai momentum evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik dan dampak nyata kebijakan pemerintah daerah bagi masyarakat.
“Ini saatnya kita mengukur sejauh mana otonomi daerah mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam proses pembangunan,” kata Farhan.
Baca Juga: Ormas Makin Kebablasan, Tito Karnavian Wacanakan Revisi UU Organisasi Masyarakat
Mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, Farhan menyatakan Pemkot Bandung sepenuhnya mendukung kebijakan nasional dan terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, sejumlah inisiatif strategis telah dijalankan sebagai implementasi nyata otonomi daerah, di antaranya digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi Lapor, layanan administrasi kependudukan daring, serta sistem informasi kesehatan berbasis digital.
Selain itu, Pemkot Bandung juga mendorong inovasi pengelolaan sampah, revitalisasi ruang publik, hingga program makan bergizi gratis bagi pelajar.
“Kami juga aktif memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, pemberian insentif pajak, dan perluasan kemitraan dengan sektor swasta serta akademisi,” ujar Farhan.
Baca Juga: Penipuan Lowongan Kerja di Karawang, Ratusan Korban Rugi Ratusan Juta
Farhan menegaskan, di tengah dinamika global yang terus berubah, pemerintah daerah dituntut memiliki birokrasi yang lincah, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut reformasi birokrasi dan transformasi digital menjadi prioritas utama di lingkungan Pemkot Bandung untuk mendukung percepatan layanan publik serta peningkatan kualitas aparatur.
“Otonomi daerah adalah alat untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan dekat dengan masyarakat. Kami berkomitmen terus meningkatkan kapasitas SDM, kelembagaan, dan keuangan daerah demi layanan publik yang lebih baik,” katanya.
Farhan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan kolaborasi dalam mengisi otonomi daerah dengan kerja nyata yang berdampak langsung bagi warga.***
