POJOKSATU.ID — PDIP Jawa Barat menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membongkar bangunan-bangunan swasta di kawasan Puncak Bogor yang dinilai merusak ekologi.
Sebelumnya, Pemprov Jabar baru membongkar kompleks wisata Hibisc Fantasy milik anak perusahaan PT Jaswita, BUMD Jabar.
Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono, mengungkapkan masih ada 10 bangunan milik swasta di kawasan tersebut yang melanggar aturan, namun belum ditindak tegas. Ia meminta Gubernur Dedi Mulyadi tidak tebang pilih dalam menertibkan bangunan ilegal yang merusak lingkungan.
"Saya tantang Gubernur Jawa Barat atau Kementerian Lingkungan Hidup untuk membongkar bangunan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan menghijaukan kembali kawasan tersebut," ujar Ono dalam diskusi bertema "Tantangan dan Solusi Menghadapi Bencana Alam di Jawa Barat" di Gedung DPRD Jabar.
Baca Juga: Beredar Isu Pungli dalam Penerbitan NRG, Guru Diminta Waspada
Ono menilai alih fungsi lahan di kawasan Puncak menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang. Ia menegaskan, jika pembongkaran tidak dilakukan, pihak swasta dikhawatirkan akan mencari celah dengan memperbarui izin secara ilegal.
"Kalau hanya disegel, kami khawatir mereka mencari cara untuk membuat izin baru, dan akhirnya pemerintah memberikan izin itu," kata Ono.
Ono juga meminta Gubernur Dedi Mulyadi memperluas penertiban hingga ke daerah lain di Jawa Barat yang menghadapi masalah serupa, seperti Bandung Raya, Cirebon, Subang, dan Kuningan.
Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Jabar, Ketut Sustiawan, menyatakan bahwa masalah banjir terjadi akibat kelalaian manusia dan inkonsistensi dalam penerapan aturan. Ia mengajak masyarakat Jawa Barat untuk kembali menjaga keseimbangan dengan alam.
"Hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama sudah baik, tapi dengan alam masih kurang. Kesadaran untuk menjaga alam harus ditingkatkan," ujar Ketut.
