POJOKSATU.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya maksimal untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Meskipun hingga kini program tersebut belum memiliki petunjuk teknis (juknis) yang jelas, Pemkot Bandung tetap menegaskan komitmennya untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal di seluruh wilayah kota.
Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, menegaskan bahwa program MBG membutuhkan sinkronisasi yang baik, terutama karena sebagian besar objek sasaran, seperti sekolah TK, SD, dan SMP, berada di bawah kewenangan Pemkot Bandung.
Baca Juga: Arti Label Sticker pada Sepeda Motor Honda: Panduan Keselamatan yang Harus Dipahami
"Data menunjukkan ada sekitar 310.000 siswa di jenjang SD hingga SMP, dan sekitar 1.200 siswa di jenjang TK. Jika program ini menargetkan 20% dari total siswa, maka akan ada sekitar 62.000 siswa yang menerima manfaat dari MBG," ungkap Koswara dalam Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Program MBG yang diadakan di Balai Kota Bandung.
Untuk memenuhi target tersebut, setidaknya diperlukan 20 dapur yang memadai. Namun, saat ini, Kota Bandung baru memiliki 8 dapur yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Koswara juga menyoroti pentingnya komunikasi antara berbagai pihak dan pemetaan prioritas penerima manfaat. Ia menyebutkan bahwa pembentukan satuan tugas (satgas) di tingkat kota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan menjadi langkah strategis untuk mengawal keberhasilan program ini.
Baca Juga: BRI Tegaskan Komitmen Antikorupsi Lewat Talkshow Inspiratif
“Kami telah mengalokasikan anggaran melalui APBD, tetapi masih menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN) atau pemerintah pusat,” tambahnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Tantan Surya Santana, mengatakan bahwa program MBG sudah disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan.
Namun, ia menekankan bahwa tantangan besar seperti masalah stunting dan pengawasan standar makanan di sekolah masih menjadi perhatian utama.
“Sejumlah siswa sangat mengandalkan makanan pagi dan siang di sekolah. Namun, ada kekhawatiran bahwa makanan di sekolah mungkin tidak memenuhi standar. Selain itu, perlu ada penyesuaian jadwal pengiriman makanan agar sesuai dengan jam pelajaran,” jelas Tantan.
Baca Juga: KAI Daop 3 Cirebon Layani Lebih dari 3,8 Juta Penumpang Sepanjang 2024
Ia juga mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) di tingkat sekolah dan kota untuk memastikan koordinasi yang lebih baik, termasuk dalam pengelolaan sampah bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menegaskan pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal dengan menerapkan konsep Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
Gin Gin juga berharap program Buruan Sae yang melibatkan petani lokal dapat mendukung keberlanjutan program MBG.
“Kami mendorong pemanfaatan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat) di lingkungan kelurahan dan mengintegrasikan Buruan Sae sebagai muatan lokal di sekolah,” kata Gin Gin.
Hingga tahap kedua pelaksanaannya, program MBG di Kota Bandung telah terdistribusi kepada 21.271 siswa di 7 wilayah, yaitu Kecamatan Cicendo, Sukajadi, Andir, Antapani, Arcamanik, Bandung Kidul, dan Coblong. Sebanyak 40 sekolah telah menerima manfaat dari program ini, yang terdiri dari 9 SD dan 5 SMP di tahap pertama, serta 1 TK, 21 SD, dan 4 SMP di tahap kedua.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pemkot Bandung berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan dengan lancar tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi para siswa di Kota Bandung.***
