POJOKSATU.ID-  Pemilihan umum (pemilu) 2024 akan dilaksanakan bulan Februari 2024 tepatnya tanggal 14 Februari. Masyarakat akan memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih anggota legislatif dari tingkat kabupaten dan kota, Provinsi hingga tingkat pusat di DPR RI.

Setiap pelaksanaan Pemilu di Indonesia, dunia internasional dalam hal ini negara negara yang ada di dunia selalu memantau perkembangan politik dari hasil pemilu di 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023.

Baca Juga: Komisi III DPR Geram dengan Pernyataan Senator Bali yang Lecehkan Jilbab : Anda Rasis Pak

Menurut Pengamat Hubungan Internasional yang juga Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Unpad, Profesor Obsatar Sinaga menilai bahwa Indonesia dimata negara Internasional ini mempunyai posisi yang sangat penting, apalagi dalam hal pelaksanaan pemilu yang dalam hal ini menyangkut Indeks demokrasi di setiap negara bisa dilihat dari pelaksanaan Pemilunya.

"Dunia internasional pernah terkesima dengan Indonesia ketika pelaksanaan pemilu 2009, kemudian pelaksanaan pemilu 2014. Dua kejadian besar itu, semula diperkirakan akan menimbulkan chaos bagi Indonesia akibat potensi perpecahan yang tinggi di tingkat horizontal, akan tetapi kenyataannya, Indonesia aman aman saja, bahkan hasil pemilu itu dianggap sebagai tolok ukur bahwa Indonesia tidak lagi belajar berdemokrasi, akan tetapi menjadi negara demokrasi yang rakyatnya cukup dewasa menjalankan hak politik dan menerima hasil dengan lapang dada tanpa gejolak yang berarti, " jelas Prof Obsatar Sinaga yang saat dihubungi dalam keadaan sakit, Selasa 2 Januari 2024.

Baca Juga: Foto Bersama Beredar, Lee Naeun Bantah Rumor Berkencan dengan Pesepakbola Lee Kang In

Pria yang pernah menjabat Rektor di dua universitas swasta di Bandung ini, menilai di pemilu 2024 pun masyarakat kita sudah dewasa menyikapi adanya perbedaan.

"Saya melihat masyarakat sudah dewasa, dan pemilu kali ini Indonesia tidak terlalu menjadi pusat perhatian bagi dunia internasional, terutama negara besar atau kita sebut Great power," jelas pria yang akrab disapa Prof Obi ini.

Baca Juga: Analisa Hukum, Bila Gugatan Anwar Usman Dikabulkan PTUN, Kensekuensinya Siap- siap Korbannya Ketua MK Suhartoyo

Prof Obi memandang Indonesia sedang "menapakki jalan demokrasi" yang lebih baik lagi.

"Dimana pada pemilu kali ini, ada kenyataan sejarah melanjutkan pelaksanaan pileg dan pilpres secara bersamaan waktunya. Dimata negara lain, hal paling sensitif tentang pilpres misalnya,  terdapat kandidat yang ketiga tiganya tidak memiliki "catatan buruk"  bagi great power, " terangnya.

Prof Obi juga menjelaskan singkat, bahwa bagi pasangan Anies Baswedan yang pernah sekolah di USA, maupun pasangan Prabowo ,dianggap tidak asing bagi washington. Bahkan pasangan Ganjar yang juga merupakan "tiket terusan" bagi Jakarta ke USA, adalah kenyataan yang tinggi mengandung prejudice bagi negara besar, khususnya amerika.

Baca Juga: Begini Kronologi dan Motif Kedua Anak Laki-Laki yang Tega Membunuh Ayahnya Sendiri di Siantar

Dengan situasi diatas, Prof Obi meyakini kedewasaan masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpinnya, sudah cukup matang.

"Ya sekarang dinamika di medsos yang disikapi masyarakat, tidak semuanya ditelan mentah mentah. Adanya informasi seperti hoaks saat pemilu ini juga langsung diantisipasi pemerintah dengan memberikan literasi kepada masyarakat dan memastikan adanya sanksi tegas bagi masyarakat yang terlibat hoaks. Ini penting karena masyarakat akan menyadari bahwa proses Demokrasi itu bukan untuk perpecahan melainkan persatuan dan keutuhan bangsa. Sehingga dinamika yang ada selama tahapan pemilu 2024 ini dijadikan sebagai dinamika politik yang kondusif, " jelasnya.

Baca Juga: Rekomendasi HP Vivo Murah dengan RAM Besar 2024

Terkait sikap Presiden Indonesia Jokowi saat ini di Pemilu 2024, Prof Obi menilai bahwa Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam proses pendidikan politik bangsa ini.

"Sebagai presiden, jokowi harus mensukseskan proses alih kekuasaan (sukesi) secara damai. Karena itu sebuah kewajaran apabila Jokowi meminta masyarakat agar ikut menjaga situasi dan kondusifitas pemilu 2024 ini. Saya meyakini ada skenario penting yang dimiliki Jokowi untuk menjaga itu, dan itu hak seorang pemimpin melakukannya, " terangnya.***